Republik Indonesia Serikat

Pada Januari 1942, Jepang menduduki bekas wilayah Hindia Belanda, menggusur pemerintah kolonial Belanda.^[1] Pada 17 Agustus 1945, dua hari setelah Jepang menyerah, pemimpin kalangan nasionalis Republik Indonesia, Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.^[2] Pemerintah Belanda, melihat Soekarno, Belanda mampu menegaskan kembali kendali atas sebagian besar wilayah yang sebelumnya ditempati oleh Angkatan Laut Jepang, termasuk Kalimantan dan Indonesia bagian timur.

Diskusi antara Inggris dan Belanda menghasilkan Penjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus van Mook yang pada akhirnya mengusulkan penentuan nasib sendiri untuk persemakmuran Indonesia.^[3][4] Pada Juli 1946, Belanda menyelenggarakan Konferensi Malino di Sulawesi di mana perwakilan dari Kalimantan dan Indonesia bagian timur mendukung proposal untuk berdirinya Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal, yang memiliki hubungan dengan Belanda. Republik ini akan terdiri dari tiga elemen, Republik Indonesia, negara bagian di Kalimantan dan sebuah negara bagian untuk Indonesia Timur.^[5][6] Selanjutnya pada tanggal 15 November dengan Perjanjian Linggarjati, di mana Republik Indonesia menyatakan secara sepihak menyetujui prinsip Indonesia federal.^[7][8] Belanda kemudian menyelenggarakan Konferensi Denpasar pada 7–24 Desember 1946 (walau dimulai dari 18 Desember 1946), yang mengarah pada pembentukan Negara Indonesia Timur, diikuti oleh sebuah negara di Kalimantan Barat pada tahun 1947.^[9] Pada konferensi ini perwakilan dari Papua ditiadakan dikarenakan, Frans Kaisiepo menggunakan Konferensi Malino untuk mempopularkan nama 'Irian'. Pada 12 Desember 1946, Nicolaas Jouwe, Marthen Indey dan Corinus Krey mengirimkan surat kepada van Mook di Denpasar yang menolak pembentukan Negara Indonesia Timur jika tidak meliputi wilayah Papua. Pada akhirnya wilayah Papua tidak termasuk NIT karena tekanan dari Partai Katolik Belanda, walau van Mook mengatakan alasan finansial dan etnis.^{[10][11][12][13]}

Aksi militer yang dilancarkan Belanda pada tanggal 20 Juli 1947 terhadap wilayah yang dikuasai Republik Indonesia, yang disebut sebagai Agresi Militer Belanda I mengakibatkan Belanda memperoleh kembali kendali atas Jawa Barat dan Jawa Timur, juga wilayah sekitar Medan, Palembang dan Padang di Sumatra. PBB kemudian menyerukan gencatan senjata, dan negosiasi antara kedua belah pihak mengarah pada Perjanjian Renville bulan Januari 1948, dengan gencatan senjata di sepanjang Garis Van Mook yang menghubungkan antara titik-titik terdepan daerah yang diduduki Belanda. Belanda kemudian mendirikan negara-negara bagian di wilayah-wilayah yang mereka duduki, antara lain Sumatra Timur (Desember 1947); Madura dan Jawa Barat (Februari 1948); Sumatera Selatan (September 1948; dan Jawa Timur (November 1948). Para pemimpin di wilayah ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai Majelis Permusyawaratan Federal / Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO).^[14]

 

Aksi Agresi Militer Belanda II, yang ditujukan untuk menghancurkan pihak Republik Indonesia, diluncurkan pada tanggal 18 Desember 1948. Meskipun Belanda berhasil merebut kembali kota-kota besar di Jawa, termasuk ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta, dan seluruh Sumatra kecuali Aceh, hal itu memicu protes pengunduran diri Kabinet Negara Indonesia Timur dan Pasundan (Jawa Barat), serta Sultan Yogyakarta dari jabatannya sebagai Kepala Daerah. Belanda juga mendapat tekanan dari Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam bentuk resolusi Dewan Keamanan. Belanda setuju untuk bernegosiasi dengan Republik Indonesia untuk mengatur pengalihan kedaulatan. Konferensi Meja Bundar antara Belanda dan Indonesia berlangsung di Den Haag dari Agustus hingga November 1949, dan menghasilkan kesepakatan yang menyatakan bahwa Belanda setuju untuk menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Indonesia, kecuali Nugini Barat. Akan tetapi, banyak kaum nasionalis Indonesia yang percaya bahwa Belanda telah memaksakan sebuah negara federal dalam upayanya untuk melemahkan atau bahkan memecah bangsa Indonesia, sebagai bagian dari strateginya untuk kembali menaklukkan wilayah kepulauan Nusantara. Namun pada 27 Desember 1949, kedaulatan resmi dilimpahkan kepada Republik Indonesia Serikat.^{[15][16][17][18]}

 

Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari tujuh negara bagian, yaitu:

Bendera	Negara bagian	Pusat pemerintahan	Luas wilayah (km²)	Presiden (Wali Negara)	Didirikan	Dibubarkan
	Republik Indonesia[a]	Yogyakarta	-	Assaat	27 Desember 1949[b]	17 Agustus 1950[c]
	Negara Indonesia Timur	Makassar	349.088	Tjokorda Gde Raka Soekawati	24 Desember 1946[19]	17 Agustus 1950[20]
	Negara Pasundan	Bandung	35.900	Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema	25 Februari 1948[21]	11 Maret 1950[22]
	Negara Jawa Timur[d]	Surabaya	22.200	R.T.P. Achmad Kusumonegoro	27 November 1948[21]	9 Maret 1950[22]
	Negara Madura	Pamekasan	5.500	R.A.A. Tjakraningrat	20 Februari 1948[21]	9 Maret 1950[22]
	Negara Sumatera Timur	Medan	17.500	Tengku Mansur	25 Desember 1947[23][24]	17 Agustus 1950[23][24]
	Negara Sumatera Selatan	Palembang	74.000	Abdul Malik	2 September 1948[21]	24 Maret 1950[22]

Di samping itu, ada juga satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri sebagai daerah otonom (bukan negara bagian) dari RIS, yaitu:

Bendera	Daerah otonom	Pusat pemerintahan	Luas wilayah (km²)	Presiden (Kepala Daerah)	Didirikan	Dibubarkan
	Daerah Jawa Tengah[e]	Semarang	14.000	Dr. R.V. Sudjito	2 Maret 1949[25]	9 Maret 1950[22]
	Daerah Istimewa Kalimantan Barat	Pontianak	146.800	Sultan Hamid II	12 Mei 1947[7][26]	22 April 1950[27]
	Daerah Dayak Besar	Banjarmasin	132.000	J. van Dyk	7 Desember 1946[28]	18 April 1950[22]
	Daerah Banjar	Banjarmasin	26.000	Mohammad Hanafiah	14 Januari 1948[29]	18 April 1950[22]
	Federasi Kalimantan Tenggara	Kotabaru	14.100	Abdul Gaffar Noor	8 Januari 1947[30]	18 April 1950[22]
	Negara Kalimantan Timur[f]	Samarinda	200.000	Aji Muhammad Parikesit	12 Mei 1947[28]	24 Maret 1950[22]
	Daerah Bangka	Sungai Liat	12.000	Mohammad Jusuf Rasidi	12 Juli 1947[31]	4 April 1950[22]
	Daerah Belitung	-	4.800	K.A. Mohammad Jusuf	12 Juli 1947[31]	4 April 1950[22]
	Daerah Riau[g]	-	10.800	Radja Mohammad	12 Juli 1947[31]	4 April 1950[22]

Republik Indonesia Serikat memiliki satu distrik federal, yakni Distrik Federal Jakarta (sebelumnya bernama Distrik Federal Batavia). Pembentukan Daerah/Distrik Federal Batavia ditetapkan dengan dasar hukum Staatsblad No. 63 on June 1948. Distrik federal tersebut diberikan otonomi di dalam lingkup Negara Pasundan. Distrik Federal Batavia berubah nama menjadi Distrik Federal Jakarta pada tanggal 30 Desember 1949 dan dikelola langsung oleh pemerintah federal RIS.^[32]

Bendera	Distrik federal	Pusat pemerintahan	Luas wilayah (km²)	Gubernur	Didirikan	Dibubarkan
	Distrik Federal Jakarta[h]	-	3.000	Hilman Djajadiningrat	11 Agustus 1948[33]	30 Maret 1950[i][22]

Daerah swapraja adalah salah satu bentuk yang diakui di dalam RIS. Daerah-daerah ini diberikan status semacam "negara" dalam RIS dan diberikan otonomi khusus oleh pemerintah federal. Wilayahnya meliputi:

Republik Indonesia Serikat memiliki badan legislatif bikameral. Dewan Perwakilan Rakyat RIS terdiri dari 50 orang perwakilan dari Republik Indonesia dan 100 orang dari negara-negara bagian menurut jumlah penduduknya. Senat RIS memiliki dua anggota dari setiap negara bagian RIS, sehingga totalnya terdapat 32 anggota.

Republik Indonesia Serikat merupakan sebuah negara republik federal dengan sistem parlementer. Kepala negara RIS adalah seorang Presiden yang merupakan jabatan seremonial sebagai simbol negara dan memiliki kewenangan terbatas, sedangkan kepala pemerintahan RIS adalah seorang Perdana Menteri yang memegang kekuasaan pemerintahan federal beserta Kabinet RIS. Jabatan Presiden RIS diemban oleh Soekarno, sedangkan jabatan Perdana Menteri RIS diemban oleh Mohammad Hatta dengan Kabinet RIS yang beranggotakan 16 orang.

Negara bagian diperintah menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) yang dibentuk tahun 1949. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh para Pimpinan Negara/Daerah dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu:

1. Mr. Susanto Tirtoprodjo dari Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville.
2. Sultan Hamid II dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat.
3. Ide Anak Agoeng Gde Agoeng dari Negara Indonesia Timur.
4. R. A. A. Tjakraningrat dari Negara Madura.
5. Mohammad Hanafiah dari Daerah Banjar.
6. Mohammad Jusuf Rasidi dari Bangka.
7. K.A. Mohammad Jusuf dari Belitung.
8. Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar.
9. Dr. R.V. Sudjito dari Jawa Tengah.
10. Raden Soedarmo dari Negara Jawa Timur.
11. Jamani dari Kalimantan Tenggara.
12. A.P. Sosronegoro dari Kalimantan Timur.
13. Mr. Djoemhana Wiriatmadja dari Negara Pasundan.
14. Radja Mohammad dari Riau.
15. Abdul Malik dari Negara Sumatera Selatan.
16. Radja Kaliamsyah Sinaga dari Negara Sumatra Timur.

Sebagai salah satu hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar, Republik Indonesia Serikat bersama dengan Kerajaan Belanda tergabung dalam konfederasi Uni Belanda-Indonesia yang diketuai oleh Ratu Belanda. Masing-masing anggota Uni mengirimkan seorang Komisaris Tinggi yang berkedudukan di ibu kota negara anggota. Jabatan Komisaris Tinggi Republik Indonesia Serikat untuk Kerajaan Belanda diemban oleh Mohammad Roem yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Januari 1950.^[34]

Sejak awal, mayoritas orang Indonesia menentang sistem federal yang dihasilkan dari Konferensi Meja Bundar. Alasan utamanya adalah bahwa sistem ini dikaitkan dengan warisan kolonialisme. Alasan lain adalah termasuk perasaan bahwa negara federal tidak memiliki kohesi dan berpotensi menyebabkan pemisahan negara, serta pihak Indonesia yang menerimanya sebagai taktik jangka pendek. Selain itu, sebagian besar wilayah negara-negara bagian dikuasai oleh penguasa tradisional, yang dianggap terlalu pro-Belanda. Akhirnya, ada ikatan etnis atau budaya yang tidak memadai antara orang-orang di masing-masing negara untuk mengatasi dominasi Jawa. Misalnya, walaupun penduduk Negara Madura seluruhnya adalah etnis Madura, mereka dipisahkan dari jutaan orang Madura yang tinggal di Negara Jawa Timur, yang mengartikan bahwa negara tidak homogen.^[35][36][37]

Bahkan pihak yang mendukung gagasan negara federal menginginkan bentuknya diputuskan oleh rakyat Indonesia sendiri melalui suatu Majelis Konstitusi terpilih, bukan oleh bekas kekuasaan kolonial. Belanda juga mencoba meyakinkan orang Indonesia bahwa negara kesatuan berarti merupakan dominasi Jawa, meskipun hal ini tidak berhasil.^[35] Adanya berbagai perbedaan pandangan di dalam negeri RIS, termasuk yang dikemukakan oleh Mohammad Natsir dengan mosi integralnya, semakin membuka jalan kembalinya Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan.

Pada bulan Maret dan April 1950, semua negara bagian dan daerah otonom RIS (kecuali Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur) membubarkan diri untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia di Yogyakarta.^[22] Dari tanggal 3–5 Mei, konferensi antara Negara Indonesia Timur; Negara Sumatra Timur; dan Negara Republik Indonesia berakhir dengan keputusan untuk menggabungkan ketiga negara tersebut menjadi satu kesatuan.^[38] Pada tanggal 19 Mei, sebuah pengumuman telah dikeluarkan oleh pemerintah federal Republik Indonesia Serikat (mewakili dua negara bagian yang tersisa dan Negara Republik Indonesia), yang menyatakan bahwa semua pihak, "... telah mencapai kesepakatan untuk bersama-sama membentuk kesatuan negara sebagai Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ”.^[39] Pengumuman itu juga menandai dibubarkannya Negara Republik Indonesia sebagai negara bagian RIS. Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950 – bertepatan dengan peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-5 – dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.^[40]

•  
  Perangko era Republik Indonesia Serikat dengan nominal 25 sen.

• Daftar anggota senat Republik Indonesia Serikat
• Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
• Kabinet Republik Indonesia Serikat
• Konstitusi Republik Indonesia Serikat

• 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244.