Krisis konstitusional Malaysia 1988

Bagian dari seri artikel mengenai
Sejarah Malaysia
Prasejarah Malaysia Prasejarah Malaysia sebelum abad ke-6
Kerajaan Awal Gangga Negara abad ke-2–11 Langkasuka abad ke-2–14 Chi Tu abad ke-2–6 Pan Pan abad ke-3–5 Kedah Tua abad ke-5–9 Pahang Tua abad ke-5–15 Melayu abad ke-6 Srivijaya 650–1288 Majapahit 1293–1500
Kebangkitan Negara-Negara Muslim Kesultanan Kedah 1136–sekarang Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Brunei 1368–sekarang Kesultanan Malaka 1402–1511 Kesultanan Sulu 1450–1899 Kesultanan Pahang 1470–1623 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kesultanan Pattani 1516–1902 Kesultanan Perak 1528–sekarang Kesultanan Johor 1528–sekarang Kesultanan Sarawak 1599–1641 Kesultanan Selangor 1745–sekarang Kerajaan Besut 1780–1899 Kerajaan Setul 1808–1916 Kerajaan Reman 1810–1902 Kerajaan Kubang Pasu 1839–1864 Dinasti Jamalullail 1843–sekarang
Era Kolonial Malaka Portugis 1511–1641 Perang Belanda-Portugis 1601–1661 Malaka Belanda 1641–1824 Kerajaan Pahang 1770–1881 Negeri-Negeri Selat 1786–1946 Invasi Siam ke Kedah 1821–1826 Perjanjian Inggris-Belanda 1824 Perjanjian Burney 1826 Perang Naning 1831–1832 Kerajaan Sarawak 1841–1946 Koloni Mahkota Labuan 1848–1946 Perang Saudara Pahang 1857–1863 Peperangan Larut 1861–1874 Perang Klang 1867–1874 Perjanjian Pangkor 1874 Perang Perak 1875–1876 Malaya Britania / Borneo 1874–1946 Perang Saudara Jementah 1879 Borneo Utara 1882–1946 Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1895–1946 Perjanjian Inggris-Siam 1909 Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu 1909–1946 Pertempuran Penang 1914 Pemberontakan Kelantan 1915
Perang Dunia II Pendudukan Jepang di Malaya / Borneo 1941–1945 Kampanye Malaya 1941–1942 Kampanye Borneo 1941–1942 Pertempuran Muar 1942 Pembantaian Parit Sulong 1942 Pertempuran Singapura 1942 Sook Ching 1942 Syburi 1942 Pawai Kematian Sandakan 1942–1945 Si Rat Malai 1943–1945 Pemberontakan Jesselton 1943–1944
Era Formatif AMB Malaya/Borneo 1945–1946 Koloni Mahkota Borneo Utara 1946–1963 Koloni Mahkota Sarawak 1946–1963 Gerakan Anti-penyerahan 1946–1963 Uni Malaya 1946–1948 Federasi Malaya 1948–1963 Kedaruratan Malaya 1948–1960 Perundingan Baling 1955 Kemerdekaan Malaya 1957 Pemerintahan Sendiri Singapura 1959 Pemerintahan Sendiri Borneo Utara 1963 Konfrontasi 1963–1966 Pemerintahan Sendiri Sarawak 1963 Pembentukan Malaysia 1963 Singapura di Malaysia 1963–1965 Deklarasi ASEAN 1967 Pemberontakan Komunis Kedua 1968–1989 Kebijakan Ekonomi Baru 1971–1990 Perjanjian Damai Hat Yai 1989
Era Barisan Nasional Wilayah Federal Kuala Lumpur 1974 Sengketa Pedra Branca 1979–sekarang Sengketa Laut Tiongkok Selatan (Kepulauan Spratly) 1980–sekarang Wilayah Federal Labuan 1984 Peristiwa Memali 1985 Operasi Lalang 1987 Krisis Konstitusional 1987–1988 Kebijakan Pembangunan Nasional 1990–2000 Visi 2020 1991–2020 Amandemen Kekebalan Kerajaan 1993 Krisis Finansial 1997–1998 Pesta Olahraga Persemakmuran 1998 1998 Gerakan Reformasi 1998–sekarang Wabah Virus Nipah Malaysia 1998–1999 Pembukaan Menara Kembar 1999 Wilayah Federal Putrajaya 2001 Pandemi H1N1 di Malaysia 2009–2010 Konsep 1Malaysia 2009–2018 Skandal 1MDB 2015–sekarang Deklarasi Rakyat Malaysia 2016
Era Pakatan-Perikatan PU14 – Perubahan Pemerintahan 2018 Konflik Air Singapura 2018 Protes ICERD 2018 RUU Status Negara Bagian Borneo 2019 Penurunan takhta Muhammad V 2019 Amandemen Pemungutan Suara18 2019 Visi Kesejahteraan Bersama 2030 2019–2030 Pandemi COVID-19 2020–sekarang Langkah Sheraton 2020–sekarang Perintah Kendali Pergerakan 2020–sekarang Sengketa Sabah 2020 2020 Pemilu Awal Sabah 2020 Keadaan Darurat 2021 2021 Vaksinasi COVID-19 2021–sekarang
Insiden Pemberontakan Brunei 1962–1966 Sengketa Borneo Utara (Serangan Militan Filipina) 1962–sekarang Kerusuhan Rasial Singapura 1964 Klaim Limbang Brunei 1967–2009 Kerusuhan Penang Hartal 1967 Insiden 13 Mei 1969 Sengketa Sipadan dan Ligitan 1969–2002 Krisis Polusi Asap Malaysia 1972–sekarang Krisis Sandera Gedung AIA 1975 Pengeboman Tugu Negara 1975 Kebakaran Kompleks Perbelanjaan Campbell 1976 Kecelakaan Sabah Air GAF Nomad 1976 Insiden MH653 1977 Kedaruratan Kelantan 1977 Serangan Fajar 1981 Penyergapan Lahad Datu 1985 1985 Peristiwa Memali 1985 Kedaruratan Sabah 1986 Peristiwa Ming Court 1987 Kebakaran Madrasah Taufiqiah Al-Khairiah 1989 1989 Badai Tropis Greg 1996 Insiden Al-Ma'unah 2000 Kerusuhan Kampung Medan 2001 2001 Tsunami 2004 di Malaysia 2004 Pembunuhan Altantuyaa 2006 Himpunan Bersih 2007–2016 Himpunan HINDRAF 2007 Rapat Anti ISA 2009 Serangan terhadap Gereja di Malaysia 2010 2010 Himpunan Kebangkitan Rakyat 2013 2013 Himpunan Black-Out 2013 Kebuntuan Lahad Datu 2013 Insiden MH370 2014 Insiden MH17 2014 Banjir Malaysia 2014–15 2014–2015 Gempa bumi Sabah 2015 2015 Himpunan Martabat Melayu 2015 Serangan granat Movida Bar 2016 Pembunuhan Kim Jong-nam 2017 Kebakaran Madrasah Darul Quran Ittifaqiyah 2017 Kerusuhan Kuil Sri Maha Mariamman 2018 Protes ICERD 2018 Banjir Malaysia 2020–21 2021 Protes Undi-18 2021 Tabrakan Kereta LRT 2021 Kontrak Dokter Hartal 2021 Banjir Malaysia 2021–2022 2021–sekarang
Per Topik Komunikasi Ekonomi Militer
l b s

Sebuah krisis konstitusional (bahasa Melayu: krisis perlembagaan) terjadi di Malaysia pada tahun 1988. Akar permasalahannya adalah kejadian pasca-pemilihan internal partai berkuasa pada saat itu, United Malays National Organisation (UMNO) pada tahun 1987 yang berakhir dengan dipecatnya Presiden Mahkamah Agung, Tun Salleh Abas, dan beberapa hakim agung lainnya oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Krisis ini dipercaya menjadi salah satu faktor dari melemahnya kemerdekaan kehakiman di Malaysia.^[1]

Pada bulan April 1987, United Malays National Organisation (UMNO), partai terbesar dalam koalisi pemerintah Barisan Nasional, menyelenggarakan pemilihan internal partai. Tengku Razaleigh Hamzah mencalonkan diri menjadi Presiden UMNO, menantang petahana dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Pendukung Tengku Razaleigh disebut "Tim B", sedangkan pendukung Mahathir disebut "Tim A". ^[2] Razaleigh dan Mahathir berkampanye sengit untuk memenangkan suara dari sekitar 1,500 perwakilan cabang UMNO. Pada saat penghitungan suara, Tim B meyakini bahwa mereka telah mengalahkan Mahathir dan Tim A. Namun, ketika hasil resmi diumumkan, Mahathir memenangkan 761 suara melawan Razaleigh yang hanya mendapat 718 suara. Calon Wakil Presiden dari Tim B, Musa Hitam, juga dikalahkan oleh tokoh Tim A Ghafar Baba. Tim A juga merebut mayoritas (16 dari 25) kursi di Majelis Tertinggi UMNO.^[3].

Tim B merasa tidak puas hati dengan hasil pemilihan tersebut, yang mereka rasa telah diatur. Perdana Menteri Mahathir juga memecat seluruh tokoh yang terkait dengan Tim B, seperti Razaleigh dan Musa Hitam, dari Kabinet.^[4] Dua belas orang anggota UMNO kemudian mengajukan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, meminta perintah pengadilan untuk membatalkan hasil pemilihan UMNO dan menggelar pemilihan ulang. Para pemohon menduga bahwa 78 orang pemegang suara telah dipilih oleh cabang-cabang UMNO di daerah yang tidak didaftarkan dengan Registrar of Societies (ROS), lembaga pemerintah yang bertugas untuk melegalisir partai politik dan organisasi masyarakat, sehingga menyebabkan hasil pemilihan tersebut tidak sah. Para pemohon juga menduga bahwa berkas-berkas pemilihan telah dirusak. Meskipun Razaleigh tidak termasuk di dalam dua belas orang pemohon tersebut, ia diduga sebagai aktor intelektual di baliknya.^[5]

Mahkamah Tinggi kemudian memerintahkan UMNO untuk menyelesaikan perselisihan dengan dua belas anggotanya di luar pengadilan (out of court settlement). Percobaan ini gagal karena para pemohon tidak mau mencabut permohonannya di pengadilan, sementara para pejabat teras partai berkeras bahwa permohonan tersebut dicabut untuk menjaga nama baik partai dan menawarkan alternatif para pemohon tersebut dapat tetap menjadi anggota UMNO. Para pemohon memutuskan untuk tetap mendesak pengadilan mengeluarkan perintah yang berkekuatan hukum.^[6]

Perkembangan ini membuat Perdana Menteri Mahathir berang. Mahathir, yang tidak pula memiliki hubungan baik dengan lembaga pengadilan Malaysia, berkomentar pedas pada wartawan dari majalah Time tentang para "hakim kambing hitam yang ingin kebebasan mutlak".^[7] Tak lama setelah komentar tersebut terbit, beberapa hakim Mahkamah Tinggi dipindahtugaskan ke pengadilan-pengadilan lain di seluruh Malaysia, termasuk Hakim Harun Hashim yang menyidangkan perkara perselisihan pemilihan UMNO. Namun, oleh karena perkara tersebut sedang dalam proses, pemindahtugasan Harun tidak berlaku sampai perkara selesai.^[8]

Harun memutuskan bahwa UMNO adalah organisasi yang melawan hukum (unlawful society) dan membatalkan hasil pemilihan partai 1987. Dalam putusannya, ia menyalahkan Parlemen yang ia anggap "mengikat tangannya" dalam menentukan putusan.^[9] Selepas putusan tersebut dibacakan, Mahathir berusaha untuk meyakinkan anggota-anggota UMNO bahwa putusan pengadilan tersebut hanyalah suatu perkara teknis yang kecil, dan tidak akan mengganggu kedudukannya sebagai Perdana Menteri yang hanya dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya.^[10] Mahathir mengumumkan berdirinya partai UMNO Baru, yang dipimpin oleh para tokoh Tim A, dan dengan segera memindahkan aset dan kekayaan UMNO ke UMNO Baru.^[11] Para pemohon, yang berafiliasi pada Tim B, meneruskan proses hukum mereka ke Mahkamah Agung, dengan masih menuntut diselenggarakannya pemilihan ulang pada badan hukum UMNO yang lama. Permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Agung.^[12]

Razaleigh dan para pendukungnya memutuskan untuk mendirikan partai baru bernama Semangat 46 (46 berarti tahun 1946, tahun UMNO didirikan oleh Onn Jaafar). Namun, setelah itu UMNO Baru memutuskan untuk menanggalkan nama "Baru" dan mengklaim bahwa mereka adalah penerus yang sah dari UMNO yang lama.^[13]

"...the courts have decided that in enforcing the law they are bound by their interpretations and not by the reasons for which Parliament formulated these laws ... lately the judiciary had seen fit to touch on matters which were previously regarded as solely within the executive's jurisdiction."

— Mahathir, menjelaskan usul amandemen Konstitusi kepada Dewan Rakyat, 1987.^[1]

Pemerintahan Mahathir tidak saja menghadapi Tim B UMNO dalam pertarungannya melawan lembaga peradilan, namun juga dalam beberapa kasus lain. Kasus John Berthelsen dan Raphael Pura, dua orang wartawan asing yang melaporkan transaksi keuangan gelap yang dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi pemerintah dan diterbitkan oleh Asian Wall Street Journal, berakhir dengan pengusiran keduanya dari Malaysia dan pelarangan terbit untuk Wall Street Journal oleh pemerintah. Mahkamah Agung membatalkan pengusiran kedua wartawan tersebut dan mencabut larangan terbit Wall Street Journal.^[14]

Dalam kasus lain, Mahkamah Agung membatalkan amandemen pemerintah atas Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung untuk memulai pendakwaan pidana di Mahkamah Tinggi tanpa harus melalui Pengadilan Magistrat terlebih dahulu. Kekuasaan ini digunakan oleh pemerintah Mahathir dalam Operasi Lalang pada tahun 1987, yang menangkap puluhan pemimpin oposisi di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (ISA). Berkat pembatalan ini, Mahkamah Agung memerintahkan pembebasan pengacara dan politisi oposisi Karpal Singh karena kesalahan prosedur penangkapannya.^[15]

Kedua kasus ini, ditambah dengan putusan mahkamah dalam kasus UMNO, membuat Mahathir mengusulkan beberapa amandemen pada Konstitusi Malaysia ke hadapan Parlemen. Amandemen-amandemen ini mengurangi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan dan membatasinya pada kewenangan-kewenangan yang diberikan secara eksplisit oleh Parlemen saja.^[1] Usulan amandemen ini memaksa Tun Salleh Abas, Presiden Mahkamah Agung, untuk mengumpulkan seluruh hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Para hakim sepakat untuk tidak berkomentar pada publik tentang usul amandemen Mahathir. Mereka memilih untuk menulis surat rahasia pada Yang di-Pertuan Agong Sultan Iskandar bin Ismail dan Majelis Raja-Raja, yang ditulis oleh Salleh. Surat tersebut berisi kekecewaan para hakim atas tuduhan Mahathir terhadap lembaga peradilan, tetapi tidak meminta para Raja untuk mengambil tindakan tertentu.^[16]

Yang Di-Pertuan Aggong pada saat itu, Sultan Iskandar, pernah dituntut oleh Salleh (yang pada saat itu menjabat sebagai penuntut umum) dalam sebuah persidangan pidana pada tahun 1973 dan dihukum enam bulan penjara. Tidak diketahui apa respon Sultan Iskandar pada saat itu, tetapi ia diketahui memberitahukan Mahathir, dan keduanya bersepakat untuk mengambil tindakan atas Salleh.^[17] Salleh, yang pada saat itu berada di luar negeri, dipanggil oleh Mahathir sepulangnya dari luar negeri. Mahathir menuduhnya berpihak dalam memutuskan kasus UMNO dan meminta ia mengundurkan diri atau dipecat dari posisi Presiden Mahkamah Agung. Meskipun Salleh pada awalnya bersetuju, ia menolak apabila ketika diberitahukan bahwa pengunduran dirinya berlaku retroaktif sehingga dapat membatalkan putusan sebelumnya, termasuk perkara UMNO.^[18] Ia kemudian mengklaim bahwa pemerintah berusaha menyogoknya untuk berhenti dari posisi Presiden Mahkamah Agung.^[19]

Salleh kemudian didakwa pada sebuah panel khusus kehakiman yang dipimpin Tun Hamid Omar, yang kelak menggantikannya sebagai Ketua Hakim Malaysia setelah jabatan Presiden Mahkamah Agung dihapuskan. Salleh mengajukan permohonan pada Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur untuk menyatakan panel khusus tersebut melanggar Konstitusi. Ia diwakili oleh Anthony Lester, QC, yang menyatakan bahwa panel khusus tersebut memiliki konflik kepentingan, terutama karena Hamid sendiri akan menjadi Presiden Mahkamah Agung jika Saleh disingkirkan. Lester meminta agar seluruh sidang panel tersebut dibuka untuk umum. Seluruh permohonan tersebut ditolak, dan Salleh memutuskan untuk tidak hadir dalam persidangannya lebih lanjut.^[20]

Salleh kemudian meminta Mahkamah Agung untuk melanjutkan proses hukum atasnya karena panel khusus tersebut tidak sah secara hukum dan karena Yang di-Pertuan Agong telah dinasihat secara tidak benar oleh Perdana Menteri. Majelis hakim Mahkamah Agung, yang terdiri atas Tan Sri Azmi Kamaruddin, Tan Sri Eusoffe Abdoolcader, Tan Sri Wan Hamzah Mohamed Salleh, Tan Sri Wan Suleiman Pawanteh dan Datuk George Seah,^[21] bersidang secara khsuus dan memberikan interlocutory order terhadap status panel khusus tersebut. Empat hari kemudian, atas nasihat Mahathir, Sultan Iskandar memecat lima orang hakim Mahkamah Agung yang menandatangani putusan tersebut karena alasan "kesalahan dalam berperilaku" dan "berkonspirasi dalam membuat putusan". Pemerintah mengangkat hakim-hakim baru, yang kemudian memutuskan bahwa Salleh bersalah dan memecatnya secara resmi dari jabatan Presiden. Bersama Salleh, Wan Sulaiman dan George Seah juga dipecat, sedangkan tiga lainnya dipulihkan. Perhimpunan Pengacara Malaysia menolak untuk mengakui Hamid Omar sebagai Presiden Mahkamah yang baru.^[22][23]

• Means, Gordon P. (1991). Malaysian Politics: The Second Generation. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-588988-6.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
• Abas, Salleh (1989). May Day for Justice: The Lord President's Version. Magnus Books. ISBN 983-9631-00-4.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)