Perjanjian Britania Raya-Siam 1909

Perjanjian Inggris-Siam 1909, (Bahasa Inggris: Anglo-Siamese Treaty of 1909, Bahasa Thai: สนธิสัญญาอังกฤษ–สยาม พ.ศ. 2452). dikenal juga sebagai Perjanjian Bangkok 1909, adalah perjanjian antara Inggris dan Thailand pada 1909. Perjanjian ini ditandatangani di Istana Raja Siam di Bangkok pada 10 Maret 1909 dan diratifikasi pada 9 Juli 1909.

Kesungguhan perjanjian ini sebenarnya dijalankan sungguh-sungguh oleh Edward Henry Strobel Penasehat Urusan Luar Negeri Kerajaan Siam.^[1] Dia menemukan beberapa kesepakatan yang disegel bersama Inggris sebelum dia bertugas pada tahun 1906 di Siam merugikan Siam terutama urusan perdagangan bilateral dan keistimewaan lain seperti dalam Bowring (1855) dan Perjanjian Rahasia (1897). Oleh itu, ia telah menyatakan kepada WD Beckett seorang pejabat kedutaan Inggris di Bangkok pada tahun 1907 akan hasratnya untuk menyeimbangkan posisi hubungan perdagangan dan mencabut hak keistimewaan Inggris di Siam dengan kesediaanya membujuk Raja Chulalongkorn menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara seperti Kedah, Terangganu dan Kelantan hanya ke Inggris sebagai imbalan.^[2]

Tawaran itu mendapat reaksi positif dari Ralph Paget, Duta Inggris ke Siam serta Sir John Anderson, Komisaris Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Gubernur Negara-Negara Selat

Melalui Perjanjian Bangkok 1909 itu, pemerintah Siam menyerahkan negeri-negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu untuk bernaung di bawah pemerintahan Inggris. Perjanjian tersebut telah ditandatangani di Bangkok oleh Ralph Paget Duta Inggris di Siam Mewakili King Inggris dan Irlandia serta Pangeran Devawongse Varoprakar, Menteri Luar Kerajaan Siam ketika itu.

Rincian Perjanjian Bangkok 1909 adalah seperti berikut: -

1. Penyerahan Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, dan pulau-pulau yang berdekatan ke Inggris.
2. Tanggal penyerahan dalam waktu tiga puluh hari setelah ratifikasi perjanjian.
3. Pengangkatan Komisi Campuran untuk perlintasan Inggris-Siam .
4. Utang publik wilayah yang diserahkan akan tetap dibayar kepada Pemerintah Siam.
5. Penghapusan yurisdiksi Konsul Inggris di Siam.
6. Hak rakyat Inggris di Siam terhadap properti, perumahan dan perjalanan, pajak, dll.
7. Konfirmasi perjanjian lama.
8. Ratifikasi dalam waktu empat bulan.

1. ^ Sejarah penggarisan dan penetapan sempadan negeri-negeri Melayu Utara dengan Siam 1907-1912 oleh Nik Anuar Nik Mahmud dalam jurnal, Malaysia Dalam Sejarah Bil 22-1994, Persatuan Sejarah Malaysia
2. ^ surat Paget kepada Grey, 29 April 1907 FO 422/62