Partai Rakyat Nasional (Indonesia)

Partai Rakyat Nasional
Ketua	Dr. Djody Gondokusumo
Dibentuk	Juli 1950
Dibubarkan	14 April 1961 (Berdasarkan Keppres No.261/1961)
Ideologi	Nasionalisme

Partai Rakyat Nasional (PRN) adalah sebuah partai politik nasionalis di Indonesia.^[1] Partai ini pada awalnya bernama Partai Nasional Indonesia - Merdeka, dan dibentuk pada Juli 1950 setelah perpecahan di dalam Partai Nasional Indonesia (PNI). Perpecahan dengan PNI telah muncul di kongres partai bulan Mei pada tahun yang sama, ketika pengikut Sidik Djojosukarto (yang ditentang oleh pendiri PNI-Merdeka/PRN) telah menang (setelah perpecahan PNI mencap PRN sebagai sayap kanan dan kapitalis).^[2] Dr. Djody Gondokusomo (mantan Menteri Kehakiman) adalah ketua partai ini.^[3] PRN memiliki 10 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, lima dari Republik Indonesia Serikat dan lima dari BFO. Abdullah Aidit, salah satu anggota parlemen PRN, adalah ayah dari pemimpin Partai Komunis, DN Aidit.^[4]

Pada bulan Oktober 1950, mosi percaya diadakan di DPR terhadap Kabinet Natsir. PRN mendukung Kabinet Natsir dalam mosi tidak percaya, kelompok parlemen tunggal tidak terwakili dalam pemerintah untuk melakukannya.^[5] Kemudian, pada bulan yang sama, partai mengadopsi nama PRN.^[2]

Pada tahun 1951 partai mengklaim memiliki dua juta anggota, meskipun angka yang mungkin sangat meningkat.^[6] Pada Maret 1951, partai bergabung dengan Badan Permusyawaratan Partai Politik, sebuah koalisi luas yang segera menjadi non-fungsional.^[1]

Ketika kabinet pertama Ali Sastroamidjojo dibentuk pada tahun 1953, pemimpin PRN Dr Djody Gondokusomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Pada November 1953, ia bergabung dengan politisi PRN I Gusti Gde Rake, yang menjadi Menteri Agraria.^[7]

Dalam pemilihan parlemen tahun 1955, PRN mendapat 242.125 suara (0,6% dari suara nasional), dan mendapat dua kursi di DPR (turun dari 13 sebelum pembubaran Dewan).^[8] Setelah pemilu PRN bergabung dengan Fraksi Progresif Nasional, bagian dari sepuluh anggota parlemen dari Jawa.^[9]

Pada tahun 1956 partai mengalami perpecahan, karena ada pembagian antara kepemimpinan Jawa (setia kepada Dr. Djody Gondokusomo) dan sekelompok pemimpin non-Jawa (dipimpin oleh Bebasa Daeng Lalo). Faksi Bebasa Daeng Lalo dihitung dengan dukungan dua menteri PRN dalam kabinet Burhanuddin Harahap, Frits Laoh dan Gunawan.^[3]

Pada akhir 1956 PRN mendukung konsepsi Presiden Sukarno, pengenalan Demokrasi Terpimpin di Indonesia.^[10]

Sayap perempuan dari PRN dikenal sebagai Wanita Nasional. Pada 1960, Wanita Nasional mengklaim memiliki 90 cabang.^[11]