Partai Demokrasi Indonesia

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Partai Demokrasi Indonesia" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Partai Demokrasi Indonesia
Dibentuk	11 Januari 1973 (1973-01-11)
Dibubarkan	10 Januari 2003 (2003-01-10)
Didahului oleh	Partai Nasional Indonesia Partai Murba Partai IPKI Partai Kristen Indonesia Partai Katolik Indonesia
Diteruskan oleh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (de facto)[1] Partai Penegak Demokrasi Indonesia (de jure)[1] Partai Demokrasi Rakyat Indonesia[2]
Kantor pusat	Jakarta
Ideologi	Pancasila Nasionalisme Indonesia Marhaenisme Soekarnoisme (sejak 1990-an)
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah salah satu dari tiga partai yang disahkan oleh negara pada era Orde Baru di akhir abad ke-20 di Indonesia. PDI didirikan pada tanggal 11 Januari 1973, merupakan fusi (penggabungan) dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (Partai IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik di Jakarta.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan hasil penggabungan dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak.^[3] Dalam tubuh PDI, massa terbesar adalah berasal dari PNI, partai yang didirikan oleh Soekarno dengan basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. IPKI adalah partai yang sangat anti-PKI pada zaman Orde Lama dalam hal ini posisinya adalah berseberangan dengan Partai Murba yang dibubarkan oleh Keputusan Presiden pada tanggal 21 September 1965. PDI mempunyai komitmen ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya. Pada awal berdirinya, pada tahun 1973, PDI dipimpin oleh Mohammad Isnaeni.

Dengan berkembangya semangat rehabilitasi nama Soekarno yang merupakan "Proklamator dan juga pencetus Pancasila" maka pada masa kepemimpinan Soerjadi pada tahun 1986 mulailah diadakan pendekatan terhadap keluarga Sukarno yaitu Megawati Soekarnoputri dan juga Guruh Soekarnoputra untuk bergabung dalam PDI. Dalam pemilu 1987 PDI mendapatkan sambutan positif baik dari kaum Sukarnois (PNI) dan terutama juga golongan pemilih muda pemula.

Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya 2-6 Desember 1993, Megawati terpilih dengan suara terbanyak (meraih 256 dari 305 suara cabang) sebagai Ketua Umum PDI mengalahkan Budi Hardjono. Namun, pemerintahan Soeharto tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Pada tanggal 27 Juli 1996, Peristiwa 27 Juli, kelompok Soerjadi melakukan perebutan kantor DPP PDI dari pendukung Megawati, sehingga pada pemilu 1997 pemilih PDI menjadi kecil karena sebagian besar massanya berpindah pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang lebih dikenal sebagai "Mega Bintang".

Pada pemilu 1999 PDI di bawah Budi Hardjono dan PDI di bawah kepemimpinan Megawati PDI-Perjuangan (PDI-P) ikut dalam pemilihan umum dengan hasil akhir PDI Budi Hardjono kalah telak, sementara PDI-P memenangkan cukup banyak suara, meskipun tidak cukup untuk menjadikannya pemenang mutlak pemilu itu. Karena aturan electoral threshold 3% dari jumlah pemilih, maka PDI di bawah Budi Hardjono mengubah nama menjadi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di bawah pimpinan Dimmy Haryanto.^[4][1][5]