Konfederasi

Bagian dari seri Politik
Bentuk dasar dari pemerintahan
Struktur kekuatan Konfederasi Federasi Hegemoni Kerajaan Negara kesatuan
Sumber kekuatan Demokrasi Langsung Perwakilan Semi lainnya Kerajaan Mutlak Konstitusi Oligarki Aristokrasi Junta militer Kleptokrasi Plutokrasi Stratokrasi Timokrasi Otokrasi Otoritarianisme Despotisme Diktatur (Kediktatoran) Totalitarianisme Republik Parlementer Presidensial Semi presidensial Lainnya Anarki Anokrasi Khilafah Kritarsi Meritokrasi Oklokrasi Partikrasi Sosialis Teokrasi Tirani
Portal Politik
l b s

Konfederasi (juga dikenal sebagai persekutuan atau liga) adalah persatuan kelompok atau negara berdaulat yang bersatu untuk tujuan aksi bersama.^[1] Biasanya dibuat dengan perjanjian, konfederasi negara cenderung didirikan untuk menangani masalah-masalah kritis, seperti pertahanan, hubungan luar negeri, perdagangan internal atau mata uang, dengan pemerintah pusat dituntut untuk memberikan dukungan kepada semua anggotanya. Konfederalisme merupakan bentuk utama dari intergovernmentalisme, yang didefinisikan sebagai segala bentuk interaksi di sekitar negara-negara yang terjadi atas dasar kemerdekaan atau pemerintahan yang berdaulat.

Sifat hubungan di antara negara-negara anggota yang membentuk konfederasi sangat bervariasi. Demikian juga, hubungan antara negara-negara anggota dan pemerintah umum serta distribusi kekuasaan di antara mereka bervariasi. Beberapa konfederasi yang lebih longgar mirip dengan organisasi internasional. Konfederasi lain dengan aturan yang lebih ketat mungkin menyerupai sistem federal.

Karena negara-negara anggota konfederasi mempertahankan kedaulatan mereka, mereka memiliki hak implisit untuk memisahkan diri. Filsuf politik Emmerich de Vattel berkata: "Beberapa negara berdaulat dan merdeka dapat menyatukan diri mereka bersama-sama dengan konfederasi terus-menerus tanpa masing-masing secara khusus berhenti menjadi negara yang sempurna.... Perundingan bersama tidak akan menawarkan kekerasan terhadap kedaulatan setiap anggota."^[2]

Di bawah konfederasi, tidak seperti negara federal, otoritas pusat relatif lemah.^[3] Keputusan yang dibuat oleh pemerintah umum di badan legislatif unikameral, dewan negara-negara anggota, memerlukan implementasi selanjutnya oleh negara-negara anggota agar berlaku; mereka bukan hukum yang bertindak langsung atas individu tetapi lebih bersifat perjanjian antarnegara.^[4] Juga, pengambilan keputusan di pemerintahan umum biasanya dilakukan dengan konsensus (kebulatan suara), bukan oleh mayoritas. Secara historis, fitur-fitur tersebut membatasi efektivitas serikat sehingga tekanan politik cenderung meningkat seiring waktu untuk transisi ke sistem pemerintahan federal, seperti yang terjadi dalam kasus integrasi regional Amerika, Swiss dan Jerman.

Dalam hal struktur internal, setiap negara bagian konfederasi terdiri dari dua atau lebih negara bagian, yang disebut sebagai negara konfederasi. Berkenaan dengan sistem politik mereka, negara-negara konfederasi dapat memiliki bentuk pemerintahan republik atau monarki. Mereka yang memiliki bentuk republik (republik konfederasi) biasanya disebut negara (seperti negara bagian Amerika Konfederasi, 1861-1865) atau republik (seperti republik dari Serbia dan Montenegro di dalam bekas Uni Negara Serbia dan Montenegro, 2003-2006).^[5] Mereka yang memiliki bentuk pemerintahan monarki (monarki konfederasi) didefinisikan oleh berbagai tingkatan hierarkis (seperti kerajaan Irak dan Yordania di dalam Uni Arab Hashemite pada tahun 1958).

Banyak sarjana mengklaim bahwa Kerajaan Belgia, sebuah negara dengan struktur federal yang rumit, telah mengadopsi beberapa karakteristik konfederasi di bawah tekanan gerakan separatis, terutama di Flanders. Misalnya, C. E. Lagasse menyatakan bahwa Belgia "mendekati sistem politik Konfederasi" mengenai perjanjian reformasi konstitusional antara Wilayah Belgia dan antara Komunitas,^[6] dan direktur Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP ) Vincent de Coorebyter^[7] menyebut Belgia "tidak diragukan lagi sebuah federasi...[dengan] beberapa aspek konfederasi" di Le Soir.^[8] Juga di Le Soir, Profesor Michel Quévit dari Université catholique de Louvain menulis bahwa "sistem politik Belgia sudah dalam dinamika Konfederasi".^[9][10]

Namun demikian, wilayah Belgia dan komunitas linguistik tidak memiliki otonomi yang diperlukan untuk meninggalkan negara Belgia. Dengan demikian, aspek federal masih mendominasi. Juga, untuk kebijakan fiskal dan keuangan publik, negara bagian mendominasi tingkat pemerintahan lainnya.^{[butuh rujukan]}

Aspek konfederasi yang semakin meningkat dari Negara Federal Belgia tampaknya merupakan cerminan politik dari perbedaan budaya, sosiologis dan ekonomi yang mendalam antara Flemish (Belgia yang berbahasa Belanda atau dialek Belanda) dan Walloons (Belgia yang berbahasa Prancis atau dialek Prancis).^[11] Misalnya, dalam beberapa dekade terakhir, lebih dari 95% orang Belgia telah memilih partai politik yang mewakili pemilih hanya dari satu komunitas, separatis N-VA menjadi partai dengan dukungan pemilih terbanyak di antara populasi Flemish. Partai-partai yang sangat menganjurkan persatuan Belgia dan menarik pemilih dari kedua komunitas biasanya hanya memainkan peran kecil dalam pemilihan umum nasional. Sistem di Belgia dikenal sebagai konsosiasionalisme.^[12][13]

Hal ini membuat Belgia secara fundamental berbeda dari negara-negara federal seperti Swiss, Kanada, Jerman dan Australia. Di negara-negara tersebut, partai nasional secara teratur menerima lebih dari 90% dukungan pemilih. Satu-satunya wilayah geografis yang sebanding dengan Belgia di Eropa adalah Catalonia, Negara Basque (keduanya bagian dari Spanyol), Irlandia Utara dan Skotlandia (keduanya bagian dari Britania Raya) dan bagian dari Italia, di mana jumlah pemilih yang besar untuk partai politik regional (dan seringkali separatis) telah menjadi kebiasaan dalam dekade terakhir, dan partai nasional penganjur persatuan nasional menarik sekitar setengah atau kadang-kadang kurang dari suara.

Benelux adalah persatuan politik-ekonomi dari negara bagian Belgia, Belanda dan Luksemburg yang terikat melalui perjanjian dan berdasarkan konsensus di antara perwakilan negara-negara anggota.

Mereka secara parsial berbagi kebijakan luar negeri yang sama, terutama dalam hal angkatan laut mereka melalui BeNeSam. Menteri Pertahanan Belanda (2010-2012) Hans Hillen bahkan mengatakan di radio Belgia bahwa bukan tidak mungkin tiga angkatan bersenjata negara-negara anggota dapat diintegrasikan ke dalam "Benelux Armed Forces" suatu hari nanti.

Karena itu Benelux terkadang dilabel sebagai "semacam konfederasi", misalnya; Menteri Negara Belgia Mark Eyskens.^[14][15]

Di Kanada, kata konfederasi memiliki arti tambahan yang tidak bertalian.^[16] "Konfederasi" mengacu pada proses (atau peristiwa) pembentukan atau bergabung dengan negara federal Kanada.

Dalam terminologi modern, Kanada adalah federasi, bukan konfederasi.^[17] Namun, untuk orang-orang yang sezaman dengan Undang-Undang Konstitusi, 1867, konfederasi tidak memiliki konotasi yang sama dengan federasi yang terpusat secara lemah.^[18] Konfederasi Kanada umumnya mengacu pada Undang-Undang Konstitusi, 1867, yang membentuk Dominion Kanada dari tiga koloni Amerika Utara Britania, dan selanjutnya penggabungan koloni dan wilayah lain. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juli 1867, Kanada menjadi dominasi Kerajaan Britania dengan pemerintahan sendiri dengan struktur federal di bawah kepemimpinan Sir John A. Macdonald. Provinsi yang terlibat adalah Provinsi Kanada (terdiri dari Kanada Barat, sekarang Ontario, sebelumnya Kanada Atas; dan Kanada Timur, sekarang Quebec, sebelumnya Kanada Bawah ), Nova Scotia, dan New Brunswick. Peserta selanjutnya adalah Manitoba, British Columbia, Pulau Pangeran Edward, Alberta dan Saskatchewan (dua yang terakhir dibuat sebagai provinsi dari Northwest Territories pada tahun 1905), dan akhirnya Newfoundland (sekarang Newfoundland dan Labrador) pada tahun 1949. Kanada adalah negara federal yang sangat terdesentralisasi, bukan asosiasi konfederasi negara-negara berdaulat,^[16] arti biasa dari konfederasi dalam istilah modern. Hukum Kanada, Clarity Act, dan putusan pengadilan, Referensi Re Secession of Quebec, menetapkan kondisi negosiasi untuk memungkinkan provinsi Kanada (walaupun tidak teritori) untuk meninggalkan negara bagian federal Kanada tetapi karena itu akan memerlukan amendemen konstitusi, tidak ada metode "konstitusional" saat ini untuk penarikan.

Sifatnya yang unik dan kepekaan politik di sekitarnya menyebabkan tidak ada klasifikasi umum atau hukum untuk Uni Eropa (UE). Namun, ia memiliki beberapa kemiripan dengan konfederasi^[19] (atau jenis konfederasi "baru") dan federasi.^[20] Istilah persatuan supranasional juga digunakan. UE menjalankan kebijakan ekonomi bersama dengan ratusan hukum umum, yang memungkinkan pasar ekonomi tunggal, wilayah pabean umum, (terutama) perbatasan internal terbuka, dan mata uang bersama di antara sebagian besar negara anggota. Namun, tidak seperti federasi, UE tidak memiliki kekuatan eksklusif atas urusan luar negeri, pertahanan, dan perpajakan. Selain itu, sebagian besar hukum UE, yang telah dikembangkan melalui konsensus antara menteri pemerintah nasional yang relevan dan kemudian diteliti dan disetujui atau ditolak oleh Parlemen Eropa, harus dialihkan menjadi hukum nasional oleh parlemen nasional. Sebagian besar keputusan kolektif oleh negara-negara anggota diambil dari mayoritas tertimbang dan minoritas pemblokiran, daripada kebulatan suara. Perjanjian atau amandemennya memerlukan ratifikasi oleh setiap negara anggota sebelum dapat berlaku.

Namun, beberapa pengamat akademis lebih sering membahas UE dalam terminologi ini menjadi federasi.^[21][22] Seperti profesor hukum internasional Joseph H. H. Weiler (dari Akademi Den Haag dan Universitas New York) menulis, "Eropa telah memetakan merek federalisme konstitusionalnya sendiri".^[23] Jean-Michel Josselin dan Alain Marciano melihat Pengadilan Eropa di Luxembourg City sebagai kekuatan utama di balik pembangunan tatanan hukum federal untuk UE,^[22] dengan Josselin menyatakan bahwa "pergeseran total dari konfederasi ke federasi akan diperlukan untuk secara langsung menggantikan prinsip negara-negara anggota Uni vis-à-vis dengan warga negara Eropa. Sebagai akibatnya, fitur konfederasi dan federasi hidup berdampingan dalam lanskap peradilan".^[21] Profesor ilmu politik Rutgers, R. Daniel Kelemen berkata: "Mereka yang tidak nyaman menggunakan kata 'F' dalam konteks UE harus merasa bebas untuk menyebutnya sebagai sistem kuasi-federal atau mirip federal. Namun demikian, UE memiliki atribut yang diperlukan dari sistem federal. Sangat mengejutkan bahwa sementara banyak sarjana UE terus menolak menganalisisnya sebagai sebuah federasi, sebagian besar mahasiswa federalisme kontemporer memandang UE sebagai sistem federal".^[24] Thomas Risse dan Tanja A. Börzel mengklaim bahwa "Uni Eropa hanya kekurangan dua fitur penting dari sebuah federasi. Pertama, Negara-negara Anggota tetap menjadi 'penguasa' perjanjian, yaitu, mereka memiliki kekuatan eksklusif untuk mengamandemen atau mengubah perjanjian konstitutif UE. Kedua, UE tidak memiliki kapasitas 'pajak dan pengeluaran' yang nyata, dengan kata lain, tidak ada federalisme fiskal".^[25]

Valéry Giscard d'Estaing, ketua badan ahli yang ditugaskan untuk menguraikan piagam konstitusional untuk Uni Eropa, dihadapkan dengan penentangan kuat dari Inggris untuk memasukkan kata 'federal' atau 'federasi' dalam Konstitusi Eropa yang belum diratifikasi dan kata tersebut diganti dengan 'Komunitas' atau 'Persatuan'.^[26]

• Miller, Nicholas (2005). "Serbia and Montenegro". Eastern Europe: An Introduction to the People, Lands, and Culture. 3. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. hlm. 529–581. ISBN 9781576078006.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)