Dewan Kardinal

Bagian dari seri tentang
Gereja Katolik
Basilika Santo Petrus, Kota Vatikan
Ikhtisar
Paus (Fransiskus) Hierarki Sejarah (Lini Masa) Teologi Liturgi Sakramen Maria
Latar Belakang Yesus Penyaliban Kebangkitan Kenaikan Gereja Perdana Petrus Paulus Bapa-Bapa Gereja Sejarah Gereja Katolik Sejarah Lembaga Kepausan Konsili Ekumene Magisterium Empat Ciri Gereja Satu Gereja Sejati Suksesi Apostolik
Organisasi Takhta Suci Kuria Romawi Dewan Kardinal Konsili Ekumene Lembaga Keuskupan Gereja Latin Gereja-Gereja Timur Hukum Kanon
Teologi Ajaran Allah Tritunggal Bapa Putra Roh Kudus Kesehakikatan Filioque Divinum Illud Munus Hukum Ilahi Dasatitah Ex Cathedra Pengilahian Akhirat Surga Purgatorium Limbo Neraka Misteri Paskah Sengsara Wafat Turun ke Tempat Penantian Bangkit Naik ke Surga Santa Perawan Maria Mariologi Penghormatan Dikandung Tanpa Noda Bunda Allah Perawan Abadi Diangkat ke Surga Dormisi Gelar-Gelar Ratu Penampakan Mediatrix Keselamatan Baptis Rindu Rahmat Ilahi Di Luar Gereja Tidak Ada Keselamatan Kebenaran yang diinfusi Ketidaktahuan Yang Tak Teratasi Pembenaran Sarana-Sarana Rahmat Kelayakan Dosa Yang Mendatangkan Maut Dosa Yang Tidak Mendatangkan Maut Pemampasan Pengaruh Moral Penyucian Sinergisme Eklesiologi Dewan Uskup Khazanah Iman Infalibilitas Gereja Tubuh Mistik Kristus Keutamaan Sri Paus Umat Allah Komunitas Sempurna Sumsistit In Lain-Lain Yosefologi Moralitas Tubuh Manusia Ceramah-Ceramah Seksualitas Apologetika Amilenialisme Dosa Asal Kemanunggalan Hakikat Predestinasi Tujuh Dosa Pokok Penglihatan Surgawi Para Kudus Dogma
Teks dan Skriptura Alkitab Perjanjian Lama Deuterokanonika Perjanjian Baru Alkitab resmi Vulgata Vulgata Sistina Vulgata Sisto-Klementina Nova Vulgata Pesyita Kredo Para Rasul Kredo Nikea Kredo Athanasius Katekismus Gereja Katolik Bulla kepausan Anjuran apostolik Epistula Encyclica
Filsafat Kebajikan kardinal Teori perang yang benar Hukum kodrat Etika Katolik Personalisme Probabilisme Ajaran sosial Filsafat hukum kanonik Para filsuf Etika kebajikan Mazhab-mazhab Augustinianisme Skolastisisme Thomisme Scotisme Occamisme Humanisme Kristen Molinisme Neo-skolastisisme
Ibadat Liturgi Liturgi Katolik Timur Misa Liturgi Ilahi Kurban Kudus Qurobo Kudus Ibadat Harian Tahun Liturgi Sakramen Baptis Tobat Ekaristi Krisma Pengurapan Perkawinan Imamat Doa Devosi Kitab Suci Kanon Kitab Suci
Ritus Latin Romawi Pasca-Vatican II Tridentina Ritus Sarum Tata Cara Anglikan Tata Cara Zaire Galia Ambrosian Braga Mustrarab Timur Antiokhia Maronit Suryani Barat Suryani Malankara Kaldea Suryani Timur Suryani Malabar Bizantin Armenia Aleksandria Etiopia
Topik-topik lain Antipaus Anti-Katolik Kritik Deisme/Pandeisme Ekumenisme Monastisisme Hubungan dengan: Islam Yudaisme Protestan
Isu-isu sosial Seni rupa Evolusi Perawatan kesehatan HIV-AIDS Homoseksualitas Musik Jerman Nazi Politik (di Amerika Serikat) Peradaban Manusia Ilmu pengetahuan Peranan seks dan gender moralitas seksual Ajaran sosial Perbudakan Abad Penjelajahan
Portal Katolik
l b s

Dewan Kardinal atau yang bernama resmi Dewan Suci Gereja Katolik Roma (Bahasa Inggris: Sacred College of the Holy Roman Church; Bahasa Latin: Sancta Romana Ecclesia, S.R.E.) adalah badan yang menampung semua kardinal Gereja Katolik Roma di dalamnya. Dewan ini memiliki dua peran dalam Gereja:

• mengikuti proses pemilihan Sri Paus ketika Tahta Suci kosong,^[1] dan
• memberikan masukan kepada Sri Paus mengenai masalah-masalah Gereja ketika Sri Paus memanggil mereka ke dalam sebuah konsistori (pertemuan) biasa.^[2]

Berdasarkan sejarah, para kardinal ini juga adalah rohaniwan kota Roma yang melayani Sri Paus sebagai Uskup Roma dan diberikan tugas-tugas di berbagai paroki di kota tersebut. Dewan ini tidak memiliki kekuasaan memerintah kecuali dalam masa sede vacante (kekosongan Tahta Suci), di mana kekuasaannya juga sangat terbatas menurut Konstitusi Apostolis Universi Dominici Gregis. Sejarah Dewan Kardinal sebagai sebuah dewan dapat ditelusuri hingga awal abad ke-12 ketika para uskup kardinal, imam kardinal dan diakon kardinal berhenti berfungsi sebagai kelompok-kelompok yang terpisah.^[3]

Asal usul Dewan Kardinal ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa di sekitar penobatan Henry IV sebagai Raja Jerman dan Kaisar Romawi Suci pada usai enam tahun, setelah kematian Henry III yang mendadak pada tahun 1506. Hingga saat itu kekuasaan sekuler memiliki pengaruh yang besar terhadap siapa yang akan ditunjuk menjadi Sri Paus, dan Kaisar Romawi Suci, terutama, memiliki kemampuan khusus untuk menunjuk Paus tersebut. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting semenjak tujuan dan pandangan Kaisar Romawi Suci dan Gereja Katolik Roma tidaklah selalu sejalan.

Para anggota yang kemudian dikenal sebagai Reformasi Gregorian mengambil kesempatan dari hadrinya raja baru dan lemahnya kekuasaannya, dan pada tahun 1059 mengumumkan bahwa pemilihan Sri Paus merupakan sepenuhnya urusan Gereja. Hal ini merupakan bagian dari sebuah usaha perebutan kekuasaan yang lebih luas, yang disebut Kontroversi Pentahbisan (Bahasa Inggris: Investiture Controversy), saat pihak Gereja mencoba untuk meraih kontrol yang lebih besar terhadap rohaniwan Gereja, dan sejalan dengan hal ini berarti juga meraih pengaruh yang lebih besar di kawasan dan pemerintahan di mana para rohaniwan ini ditugaskan. Mengenyampingkan implikasi teologis, pendiriannya menjadi contoh perpindahan besar dalam keseimbangan kekuasaan di dunia Abad Pertengahan awal.

Kepala Dewan Kardinal dan wakilnya adalah Presiden dan Wakil Presiden dewan tersebut. Mereka berdua dipilih oleh dan dari para kardinal yang memegang jabatan di keuskupan-keuskupan sekitar Roma (Bahasa Inggris: suburbicarian dioceses), namun pemilihannya harus diresmikan oleh Sri Paus. Kecuali untuk status memimpin, Kepala Dewan Kardinal tidak memiliki kekuasaan pemerintahan terhadap para kardinal, melainkan hanya bertindak sebagai primus inter pares atau sebagai yang paling senior di antara semuanya.

Menteri Luar Negeri, para pejabat Kongregasi Kuria Romawi, Camerlengo Gereja Romawi Suci, Vikaris Jendral Roma, dan para Patriark Venesia dan Lisbon, semua biasanya adalah para kardinal dengan beberapa (biasanya berstatus sementara) pengecualian. Dasar Hukum Negara Vatikan Kota mengharuskan bahwa orang-orang yang diangkat ke dalam badan legislatif negara, Komisi Kepausan untuk Negara Kota Vatikan, adalah para kardinal.^[4]