Diplomasi pertahanan

Diplomasi pertahanan (disingkat "Diplohan") adalah aktivitas kerjasama negara, baik secara multilateral maupun bilateral, yang dilakukan oleh militer dan pemangku kebijakan terkait pada masa damai dengan melibatkan kerjasama militer dalam isu-isu strategis, mulai dari peran militer sampai peran nir-militer, seperti adanya pasukan pemelihara perdamaian, penegakan keamanan, promosi tata kelola pemerintahan yang baik, tanggap bencana, melindungi hak asasi manusia, dll.^[1] Berbeda dengan masa lalu, di mana militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga mulai dilakukan secara antar-negara, bahkan dilakukan juga oleh negara yang sedang bersaing.^[1] Ini semua dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional negara yang bersangkutan, khususnya dari segi pertahanan dan keamanan guna terhindar dari terjadinya suatu perang.

Diplomasi pertahanan juga dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata (alutsista) dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri.^[1] Lebih lanjut, diplomasi pertahanan dilakukan antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan suatu negara.^[1] Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan negara sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan pada tingkat global, regional, dan bilateral.^[2]

Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara saja (seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen) tetapi juga organisasi non-pemerintah, think-tank dan masyarakat sipil.^[3] Inilah yang menjadi pembeda dengan diplomasi militer, di mana diplomasi militer hanya fokus pada penggunaan kekuatan militer terkait pada isu-isu keamanan saja.^[3] Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara baik melalui jalur-jalur formal maupun informal, dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan risiko dan biaya yang rendah.^[3] Diplomasi pertahanan, saat ini telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri suatu negara.^[3]