Pembangunan berbasis infrastruktur

Pembangunan ekonomi berbasis infrastruktur menggabungkan kebijakan-kebijakan penting yang diwarisi dari tradisi progresivisme Roosevelt dan ekonomi Neo-Keynesianisme di Amerika Serikat, Gaullisme di Prancis, demokrasi sosial Skandinavia, serta kapitalisme negara ala Singapura dan Tiongkok. Pada dasarnya pembangunan berbasis infrastruktur mengalokasikan banyak sumber daya negara untuk aset-aset jangka panjang seperti transportasi, energi, dan infrastruktur sosial (sekolah, universitas, rumah sakit), demi efisiensi ekonomi jangka panjang (mendorong pertumbuhan di wilayah yang tertinggal secara ekonomi dan meningkatkan inovasi teknologi) dan keadilan sosial (penyediaan pendidikan gratis dan layanan kesehatan yang tidak memberatkan).^[1][2]

Walaupun keuntungan dari pembangunan berbasis infrastruktur masih bisa diperdebatkan, analisis terhadap sejarah Amerika Serikat menunjukkan bahwa dalam berbagai keadaan, investasi berbasis infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurut penelitian D. A. Aschauer,^[3] terdapat korelasi positif antara investasi infrastruktur dengan kinerja ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan mutu hidup, tetapi juga berdampak positif terhadap produktivitas.