Pekerjaan umum

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Pekerjaan umum" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Juni 2017)

Pekerjaan umum adalah berbagai macam proyek infrastruktur yang didanai dan dibangun oleh pemerintah, untuk meningkatkan ekonomi, kesehatan, maupun keamanan masyarakat. Pekerjaan umum meliputi pembangunan fasilitas umum (kantor pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit), infrastruktur transportasi (jalan, rel, jembatan, jalur pipa, terusan, pelabuhan, bandara), ruang publik (alun-alun, taman, pantai), layanan umum (penyediaan dan pengolahan air, pengolahan limbah, sistem kelistrikan, bendungan), dan lain-lain, yang biasanya berupa aset dan bangunan fisik yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Proyek pekerjaan umum tidak selalu membawa dampak ekonomi langsung bagi pemerintah, namun membawa dampak ekonomi tidak langsung dalam jangka panjang.

Pekerjaan umum telah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Contohnya, Kaisar Roma, Nero mendorong pembangunan berbagai macam infrastruktur selama terjadinya deflasi.^[1]

Pekerjaan umum adalah sebuah konsep multi-dimensi pada ekonomi dan politik, karena menyentuh berbagai macam sektor, antara lain rekreasi (taman, pantai), estetika (pohon, ruang terbuka hijau), ekonomi (pergerakan barang dan orang, energi), hukum (polisi dan pengadilan), serta lingkungan (pusat kegiatan masyarakat, fasilitas umum). Paling penting, pekerjaan umum dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur pada suatu negara.

Pengembangan infrastruktur perkotaan dan pembangunan pedesaan biasanya membawa konsep yang sama, namun dengan tujuan yang berbeda.

Lebih lanjut, frase pekerjaan umum kini telah berkembang ke proyek infrastruktur digital. Seperti di Amerika Serikat dimana proyek pekerjaan umum digital pertama dilakukan untuk menciptakan platform perangkat lunak terbuka untuk dapat melakukan pemilihan umum secara daring (dibuat dan dikelola oleh Open Source Digital Voting Foundation).^[2]

Sebagai bentuk perhatian terhadap keberlanjutan, ekologi perkotaan, dan kualitas hidup, berbagai upaya pun telah dilakukan untuk membangun infrastruktur berkelanjutan, terutama di negara maju, seperti di Uni Eropa dan Kanada (di mana FCM InfraGuide menetapkan praktik terbaik untuk mengarahkan pembangunan daerah).

Sebuah program pekerjaan umum atau di Indonesia disebut sebagai program padat karya tunai adalah penciptaan lapangan kerja sementara bagi orang yang tidak dapat mendapatkan penghasilan, melalui pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur dasar. Program ini merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial. Setelah menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar tertentu, peserta program akan diberi sejumlah uang tertentu oleh negara. Program ini telah banyak dijalankan, terutama di Afrika Sub-Sahara. Program ini biasanya dijalankan sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekonomi yang mendadak.^[3]

Berinvestasi pada proyek pekerjaan umum sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah lama menjadi kebijakan yang dijalankan oleh banyak pemerintah di seluruh dunia, terutama sejak krisis ekonomi pada dekade 1930-an. Contohnya New Deal yang diusulkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Amerika Serikat, Frances Perkins, menteri wanita pertama di Amerika Serikat, dan dapat menciptakan berbagai macam program, seperti Civilian Conservation Corps, Public Works Administration, Works Progress Administration, dan lain sebagainya.^[4]

Walaupun investasi pada pekerjaan umum memang dapat mengurangi pengangguran, banyak juga pihak yang berpendapat bahwa proyek pekerjaan umum seharusnya dikerjakan oleh sektor swasta, bukan sektor publik, karena pekerjaan umum biasanya tidak efisien dan merugikan pembayar pajak. Lebih lanjut, sejumlah pihak juga berpendapat bahwa jika pemerintah terlalu banyak mengerjakan proyek pekerjaan umum, maka hal tersebut merupakan salah satu ciri sosialisme, totalitarian, atau kolektivis. Walaupun begitu, pada sektor swasta, pengusaha tidak mau merugi, sehingga perusahaan swasta biasanya tidak mau mengerjakan proyek yang tidak menghasilkan dampak ekonomi langsung bagi perusahaan. Sehingga tetap pemerintah yang harus berinvestasi pada proyek pekerjaan umum yang tidak menghasilkan dampak ekonomi langsung atau resikonya terlalu besar, padahal proyek tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan riset yang dilakukan di Universitas Aalborg, 86% proyek pekerjaan umum berakhir dengan biaya membengkak. Riset inipun menemukan sejumlah hal menarik, antara lain:

• Poyek yang sulit secara teknis biasanya biayanya tidak membengkak
• Proyek yang mempengaruhi kehidupan banyak orang biasanya biayanya lebih rawan membengkak
• Manajer proyek biasanya tidak banyak belajar dari proyek serupa terdahulu^[5][6]

Biasanya pemenang proyek pekerjaan umum ditentukan melalui lelang, dan biasanya meliputi biaya tidak terduga sebesar 10% dari biaya asli proyek. Biaya tidak terduga hanya dapat digunakan jika manajer proyek memang merasa perlu, dan penggunaanya harus dirinci secara tertulis.

• Infrastruktur
• Barang publik

Definisi kamus public works di Wikikamus

• American Public Works Association - Professional society