Politik senjata
Politik senjata membicarakan masalah keamanan dan ideologi yang terkait dengan senjata api melalui penggunaan kriminal dan nonkriminal. Politik senjata berhubungan dengan peraturan, regulasi, dan pembatasan pemakaian, kepemilikan, dan penyebaran senjata.
Internasional
[sunting | sunting sumber]Kedaulatan nasional
[sunting | sunting sumber]Banyak negara yang memegang kekuasaan untuk melindungi dirinya, pihak lain, dan polisi di teritori mereka sebagai kekuatan mendasar yang dicetuskan oleh kedaulatan. Namun, kekuasaan ini bisa hilang akibat hal-hal tertentu: beberapa negara telah dipaksa untuk menurunkan senjata oleh negara lain, kalah perang, atau mengalami embargo atau sanksi senjata. Sebaliknya, negara yang melanggar perjanjian pengendalian senjata internasional, bahkan jika mengklaim bertindak dalam sudut pandang kedaulatan nasional mereka, akan diancam dengan sejumlah penalti atau sanksi mengenai senjata api oleh negara lain.
Penegakan
[sunting | sunting sumber]Polisi nasional dan regional dan pasukan keamanan menegakkan regulasi senjata mereka sendiri. Misalnya, U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) mendukung program International Traffic in Arms Regulations (ITAR) Amerika Serikat "untuk menegakkan misi ini secara agresif dan mengurangi jumlah senjata yang diselundupkan secara ilegal di seluruh dunia dari Amerika Serikat dan digunakan untuk melakukan tindakan terorisme internasional, melanggar batasan yang ditetapkan negara lain atas penduduknya, dan mengorganisasikan kejahatan dan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika".[1]
Catatan kaki
[sunting | sunting sumber]- ^ Tracing Illegal Small Arms: An ATF Program Diarsipkan 2008-11-14 di Wayback Machine. US State Department.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- International Crime Survey data on gun ownership in eighteen nations Diarsipkan 2009-09-16 di Wayback Machine.
- Interactive Maps Showing Differences in U.S. Gun Control Laws
- First Reports Evaluating the Effectiveness of Strategies for Preventing Violence: Firearms Laws
- Missing Pieces: A Guide for Reducing Gun Violence through parliamentary action Centre for Humanitarian Dialogue, Inter-Parliamentary Union, 2007
- Journal of Criminal Law and Criminology, Guns and Violence Symposium
- Questionnaire for the Seventh United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, covering the period 1998 - 2000
 | Artikel bertopik senjata ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |