Musiran Darmosuwito

Musiran Darmosuwito
Gubernur Papua (Penjabat)
Masa jabatan 15 April 2000 – 23 November 2000
Presiden	Abdurrahman Wahid
Pendahulu Freddy Numberi Pengganti Jacobus Perviddya Solossa
Wakil Gubernur Timor Timur ke-6
Masa jabatan 1998 – 19 Oktober 1999
Presiden	Bacharuddin Jusuf Habibie
Gubernur	José Abílio Osório Soares
Pendahulu Radjakarina Brahmana Pengganti jabatan dihapuskan
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	TNI Angkatan Udara
Pangkat	Marsekal Pertama
Satuan	Paskhas
Komando	Batalyon 462 Pasgat
Sunting kotak info • L • B

Marsma TNI (Purn.) Musiran Darmosuwito adalah seorang perwira angkatan udara dan birokrat berkebangsaan Indonesia. Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Timor Timur dari tahun 1998 hingga 1999 dan Penjabat Gubernur Papua selama beberapa bulan pada tahun 2000.

Musiran menempuh pendidikan menengah atasnya di Sekolah Menengah Atas Katolik Santo Augustinus Kediri dan lulus pada tahun 1965.

Musiran pernah mengikuti kursus reguler di Lemhannas dan lulus pada tahun 1998. Ia juga pernah berkuliah di Universitas Terbuka dan memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

Musiran masuk ke dalam Angkatan Udara sebagai anggota Pasukan Gerak Cepat (sekarang Korps Pasukan Khas).^[1] Ia dikenal sebagai seorang perwira intelijen.^[2]

Musiran pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon 462 Pasukan Gerak Cepat dari tahun 1984 hingga 1987. Ia digantikan oleh Letkol (Pas) Kasmir Hutasuhut.^[1]

Setelah berdinas di lingkungan militer selama beberapa tahun, Musiran dikaryakan ke Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri sebagai Inspektur Wilayah (Itwil) IV.^[3] Selama menjabat sebagai Itwil, Musiran memimpin sebuah tim yang memeriksa sejumlah pejabat pemerintah di Kabupaten Bekasi terkait dengan kewajiban pengembang properti untuk memberikan tanah kuburan kepada pemerintah kabupaten.^[4]

Musiran mulai menjabat sebagai wakil gubernur Timor Timur sekitar akhir tahun 1998, menggantikan Radjakarina Brahmana. Ia mengakhiri masa jabatannya seiring dengan pembubaran provinsi tersebut pada tanggal 19 Oktober 1999.^[2]

Saat ia menjabat sebagai wakil gubernur, suasana di ibukota Timor Timur, Dili, sangatlah kacau dengan penjarahan yang tidak bisa dikendalikan. Musiran diminta untuk menyelamatkan sebuah brankas di Dili oleh seorang pegawai Bank Indonesia yang bertugas di kota tersebut. Permintaan tersebut diteruskan Musiran kepada pihak militer dan sebuah pasukan Korps Pasukan Khas dikirimkan untuk menyelamatkan brankas tersebut. Pasukan tersebut berhasil menyelamatkannya dan brankas tersebut dikirim ke Kupang, ibukota Nusa Tenggara Timur.^[5]

Beberapa tahun berselang, Musiran ditugaskan sebagai penjabat Gubernur Papua, menggantikan Freddy Numberi yang telah ditunjuk dan merangkap jabatan sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selama beberapa waktu. Tugas utama Musiran sebagai penjabat gubernur adalah mempersiapkan proses pemilihan gubernur definitif.^[6][7] Ia dilantik sebagai penjabat gubernur pada tanggal 15 April 2000.^[8]

Selaku penjabat gubernur, Musiran mendukung penyelenggaraan Kongres Papua. Dukungan tersebut diduga muncul karena sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang menyokong ide awal pelaksanaannya. Ia tetap menghadiri penutupan kongres tersebut meskipun delegasi dalam kongres tersebut menolak bergabung dengan Indonesia.^[9]

Selama menjabat sebagai gubernur, Musiran mengkritik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Papua yang sering pergi ke Jakarta dalam jangka panjang dan meninggalkan urusan dinasnya.^[10]

Sejumlah tokoh militer dan politik nasional seperti Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dan Kepala Staf Angkatan Darat Tyasno Sudarto melakukan kunjungan kerja ke Papua pada masa pemerintahan Musiran.^[11][12] Hasil kunjungan Megawati — secara khusus — dijadikan bahan penilaian mengenai situasi di Papua oleh Musiran. Musiran lalu meneruskan hasil penilaian tersebut melalui sebuah radiogram kepada Departemen Dalam Negeri.^[13]

Pada bulan Mei 2003, Musiran diminta hadir sebagai saksi dalam sidang kasus makar Papua Merdeka oleh Koordinator Penasehat Hukum Pembela HAM dan Keadilan untuk Rakyat Papua, Anthonius Raharusun. Musiran diminta untuk bersaksi terkait keterlibatannya dalam pelaksanaan Kongres Nasional II dan pengibaran bendera Bintang Kejora (Bintang Fajar) pada tahun 2000.^[14]