Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama

Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (bahasa Inggris: Common Foreign and Security Policy disingkat CSDP) merupakan kebijakan yang disepakati negara-negara anggota Uni Eropa dalam berhubungan dengan pihak eksternal. Adanya kebijakan ini membuat Uni Eropa tampil sebagai satu kesatuan di forum-forum internasional. Pasca Perjanjian Lisbon tahun 2009, kebijakan ini diperkuat dengan pembentukan Perwakilan Tinggi Uni Eropa bidang Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan serta pembentukan korps diplomatik yang bernama Pelayanan Aksi Eksternal Eropa atau European External Action Service (EEAS).^[1]

Dalam pasal 21 dari Traktat Uni Eropa, tertulis bahwa Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama miliki tujuan yaitu^[2]

• mengamankan, mempromosikan dan menjaga nilai-nilai, kepentingan dasar, keamanan, kemerdekaan dan integritas Uni Eropa
• mengamankan dan mempromosikan nilai-nilai yang sudah disebutkan di atas
• memelihara perdamaian, mencegah konflik dan menguatkan keamanan internasional yang sejalan dengan Piagam PBB, Ketetapan Akhir Helsinki dan Piagam Paris,
• mengembangkan ekonomi berkelanjutan, pembangunan sosial dan lingkungan sebagaimana usaha mengurangi kemiskinan,
• mendorong integrasi dari semua negara ke dalam sistem perekonomian dunia dan menghapus batasan-batasan dalam perdagangan internasional secara progresif
• membantu pengembangan usaha internasional untuk melestarikan lingkungan dan mengelola sumber daya alam dengan cara berkelanjutan dalam rangka memastikan berjalannya pembangunan berkelanjutan,
• memberikan bantuan kebencanaan
• mempromosikan sistem internasional yang didasarkan kerja sama multilateral dan tata kelola pemerintah dunia yang baik.

Kesepakatan di antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengkoordinasikan kebijakan luar negeri dan pertukaran informasi di mulai tahun 1970 dengan dibentuknya Kerja Sama Politik Eropa atau European Political Cooperation (EPC).^[3]

Traktat Maastricht

Traktat Amsterdam dan Nice

Traktat Lisbon

Setiap tahunnya Dewan Eropa melakukan sidang sebanyak dua kali untuk rapat umum dan menentukan prinsip-prinsip serta pedoman umum bagi Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama.^[4] Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari 28 negara anggota Uni Eropa, Presiden Dewan Eropa yang kini dikepalai oleh Donald Tusk, serta Presiden Komisi Eropa yang saat ini dijabat oleh Jean-Claude Juncker.^[4]

Dewan ini terdiri atas menteri luar negeri dari masing-masing negara anggota Uni Eropa.^[4] Pertemuan tersebut dikepalai oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa bidang Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan.^[4] Dewan ini merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan di Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama, termasuk pula Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama atau Common Security and Defence Policy (CSDP). Peran sentral ini didasarkan pada pedoman umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Eropa.Pedoman umum tersebut juga mengamanatkan penyelenggaraan sidang sekali setiap bulannya, kecuali pada periode reses di bulan Agustus.^[4] Di bulan April, Juni dan Oktober, dewan ini bertemu di Luxembourg atau di Brussels. Setiap enam bulan, menteri pertahanan, menteri pembangunan dan menteri perdagangan mengadakan pertemuan di bawah naungan Dewan Hubungan Eksternal ini.^[4]

Dinas Tindakan Luar Negeri Eropa atau European External Action Service (EEAS) merupakan intitusi independen fungsional dari Uni Eropa. Badan ini terpisah dari Sekretariat Dewan dan Komisi Eropa serta memiliki kapasitas legal tersendiri. EEAS juga memiliki tugas untuk membantu Presiden Dewan Eropa, Komisi Eropa dan Presiden Komisi Eropa menyelesaikan tugas di bidang luar negeri Uni Eropa. Pada tahun 2011, EEAS memiliki staf sebanyak 1700 orang.