Debat kepresidenan Indonesia 2019

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPRD, dan DPD
TAHUN 2019
Presiden dan Wakil Presiden Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin Koalisi Indonesia Kerja Kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Koalisi Indonesia Adil Makmur Dukungan bagi para paslon Hasil survei sementara Debat
Anggota legislatif Daftar anggota DPR RI Berdasarkan provinsi Sumatera  • Aceh  • Sumatera Utara  • Sumatera Barat  • Riau  • Kepulauan Riau  • Jambi  • Sumatera Selatan  • Bangka Belitung  • Bengkulu  • Lampung Jawa  • DKI Jakarta  • Jawa Barat  • Banten  • Jawa Tengah  • Yogyakarta  • Jawa Timur Bali & Nusa Tenggara  • Bali  • Nusa Tenggara Barat  • Nusa Tenggara Timur Kalimantan  • Kalimantan Barat  • Kalimantan Tengah  • Kalimantan Selatan  • Kalimantan Timur  • Kalimantan Utara Sulawesi  • Sulawesi Utara  • Gorontalo  • Sulawesi Tengah  • Sulawesi Selatan  • Sulawesi Tenggara  • Sulawesi Barat Maluku & Papua  • Maluku  • Maluku Utara  • Papua  • Papua Barat Daftar anggota DPD Berdasarkan provinsi Sumatera  • Aceh  • Sumatera Utara  • Sumatera Barat  • Riau  • Kepulauan Riau  • Jambi  • Sumatera Selatan  • Bangka Belitung  • Bengkulu  • Lampung Jawa  • DKI Jakarta  • Jawa Barat  • Banten  • Jawa Tengah  • Yogyakarta  • Jawa Timur Bali & Nusa Tenggara  • Bali  • Nusa Tenggara Barat  • Nusa Tenggara Timur Kalimantan  • Kalimantan Barat  • Kalimantan Tengah  • Kalimantan Selatan  • Kalimantan Timur  • Kalimantan Utara Sulawesi  • Sulawesi Utara  • Gorontalo  • Sulawesi Tengah  • Sulawesi Selatan  • Sulawesi Tenggara  • Sulawesi Barat Maluku & Papua  • Maluku  • Maluku Utara  • Papua  • Papua Barat
Isu dan Kontroversi Pra-Pemilu #2019GantiPresiden Neno Warisman Bahar bin Smith Ratna Sarumpaet Pasca-Pemilu Kelelahan massal Aksi 21-22 Mei Pembatasan medsos Sengketa hasil pilpres
Lainnya Daerah pemilihan Partai politik Dasar hukum Sistem noken (khusus Papua) KPPS
Pilpres sebelumnya Pilpres setelahnya Pileg sebelumnya Pileg setelahnya
l b s

Debat Presiden Indonesia 2019 adalah serangkaian acara debat yang diadakan dalam rangka pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Debat tersebut mengikutsertakan Presiden petahana Joko Widodo dengan calon wakil presiden Ma'ruf Amin melawan calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Pada 28 Desember 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden menyepakati dua nama yang akan menjadi moderator pada debat pertama Pemilihan Presiden 2019. Berdasarkan kesepakatan, diputuskan bahwa debat pertama akan dipandu oleh dua orang moderator, yaitu Ira Koesno dan Imam Priyono.^[1] Debat ini diikuti oleh calon presiden dan wakil presiden kedua paslon.

Topik yang dibahas dalam debat pertama adalah “Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Terorisme dan Korupsi.” Sebelum tanggal debat, para calon presiden diberikan kisi-kisi pertanyaan. Panulis dalam debat ini antara lain Bivitri Susanti dan Margarito Kamis (pakar tata negara), Hikmahanto Juwana (pakar hukum), Bagir Manan (Mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Agus Rahardjo (Ketua KPK). Acara dimulai pukul 20.00 WIB dan berlangsung selama sekitar 90 menit, yang terbagi dalam enam babak debat.

Dalam debat pertama ini, terdapat 6 babak.^[2]

Babak pertama

Dalam babak pertama, para paslon memaparkan visi-misi apabila mereka terpilih, mengenai HAM, korupsi, dan terorisme.

Babak ini berlangsung selama 23 menit.

Babak kedua dan ketiga

Dalam babak kedua dan ketiga, para paslon akan menanggapi pertanyaan terbuka dari para panelis sesuai kisi-kisi yang telah diberikan.

Babak ini berlangsung selama 31 menit.

Babak keempat, kelima, dan keenam

Dalam babak keempat hingga keenam, para paslon dapat menanya dan menanggapi satu salam lain dalam sesi pertanyaan tertutup. Namun pertanyaan yang hendak diberikan harus sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan KPU.

Untuk sesi pertanyaan tertutup, para paslon hanya memiliki 26 menit untuk saling bertanya dan menanggapi. Di penghujung acara debat, terdapat pernyataan tertutup dari para paslon dengan masing-masing diberi alokasi waktu 6 menit, dengan total waktu adalah 11 menit 30 detik.

Dalam debat pertama ini, pasangan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, memastikan bahwa tidak akan ada diskriminasi pada masa pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa ia akan menatar seluruh aparat penegak hukum, serta akan memecat segala aparat yang berbuat hal menyimpang.^[3] Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan poin lain, yaitu diskriminasi dan ketidaksamaan perlakuak terhadap kaum difabel. Petahana Joko Widodo menyampaikan tanggapannya terhadap pernyataan itu dengan berkata bahwa dengan diberlakukannya UU tentang disabiltas tahun 2016, paradigma terhadap kaum disabilitas sudah mulai berubah Ia melanjutkan, bahwa hal tersebut juga telah menjadi nyata dalam Asian Para Games 2018, yang mana pemerintah memberi bonus kepada pemenang medali, sama dengan yang diberikan kepada atlet pemenang medali di Asian Games.^[3]

Mengenai politik biaya tinggi, petahana Joko Widodo menyatakan bahwa penerimaan pegawai negeri saat ini dilakukan degan transparan, dan tanpa nepotisme. Ia juga menekankan bahwa rekrutmen para ASN harus berbasis kompetensi, bukan biaya.^[3] Di sisi lain, untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, Capres nomor urut 02 berkata bahwa akar masalahnya adalah gaji ASN. Ia akan meningkatkan gaji Pegawai Negeri Sipil, dengan meningkatkan tax ratio, dari 10% menjadi 16%.^[3] Namun pernyataan itu kemudian dibantah oleh petahana Joko Widodo, dengan berkata bahwa gaji ASN kini sudah dianggap cukup.^[4]

Mengenai penanganan serangan teror, paslon 01 lebih cenderung melaksanakan program antiteror, membubarkan ormas yang dianggap radikal, serta memberdayakan anak pelaku terror lewat Badan Nasional Penanggulanganan Terorisme. Di sisi lain, paslon 02 lebih memilih untuk memeratakan taraf hidup dan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk meredam munculnya terorisme.^[5]

Mengenai pemberdayaan perempuan, capres petahana Joko Widodo menyoroti minimnya jabatan strategis Partai Gerindra yang diduduki oleh perempuan. Capres 02, Prabowo Subianto menanggapi dengan membenarkan hal itu, tetapi jumlah perempuan calon anggota legislatif dari partainya sudah mencapai 40%. Ia mengklaim bahwa partainya memiliki calon legislatif perempuan terbanyak. Petahana Joko Widodo menanggapi dengan memberi contoh 9 orang menteri perempuan dalam kabinetnya, serta membentuk tim Panitia Seleksi anggota KPK yang semuanya perempuan. Namun Capres 02 mengecam bahwa menteri perempuan dalam Kabinet Kerja pak Jokowi sering mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat.^[3]

Mengenai penanggulanganan Korupsi, Capres 02, Prabowo Subianto mempermasalahkan penindakan korupsi pada masa pemerintahan Joko Widodo selama 4.5 tahun, serta perbedaan di antara pendapat para menteri. Tetapi petahana Joko Widodo menanggapi dengan santai, apabila terdapat masalah korupsi di kalangan para ASN, dipersilahkan melaporkannya ke pengaduan publik. Selain itu, ia berkata bahwa kondisi perbedaan pendapat di antara para ASN juga merupakan sebuah hal yang wajar.^[3]

• Menurut Mada Sukmajati, pengamat politik Universitas Gadjah Mada, petahana Joko Widodo masih sangat dominan dalam debat itu. Sementara porsi pasangannya Ma'ruf Amin, berperan sangat sedikit. Dalam pertanyaan debat soal perbandingan antara ketegasan penegakan hukum dan perlindungan HAM, waktu jawaban bagi pasangan kandidat Jokowi-Ma'ruf masih tersisa, sehingga Jokowi mempersilakan Ma'ruf untuk ikut menambah jawabannya, tetapi Ma'ruf hanya menjawab "Cukup." Selanjutya menurut Mada Sukmajati, perdebatan lebih hangat justru berlangsung pada platform media sosial, dibandingkan perdebatan langsung di panggung.
• Di sisi lain, debat pertama ini lebih menonjolkan kelebihan masing-masing paslon, dan tidak tertarik untuk mengungkapkan penghargaan atas lawan mereka.
• Menurut Luky Sandra Amalia, pengamat politik LIPI, dalam debat pertama ini, Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno selalu memasukkan isu ekonomi terhadap permasalahan debat yang dibahas. Ia menegaskan bahwa mereka seharusnya fokus pada isu yang ditanyakan di debat karena masalah ekonomi akan dibahas di debat berikutnya.

Debat kedua Pilpres 2019 adalah debat yang hanya diikuti oleh pasangan Calon Presiden dari kedua paslon. Debat ini berlangsung pada 17 Februari 2019 pukul 20:00 WIB-selesai.^[6] Dalam debat ini, Komisi Pemilihan Umum mengubah bentuk tempat duduk para pendukung kedua paslon, sehingga mereka berada di depan panggung utama, bukan lagi di belakang paslon dukungan masing-masing.^[7] Sebelum digelarnya debat kedua, politikus Fadli Zon dan calon Wapres Sandiaga Uno meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk meniadakan pertanyaan dari panelis, sehingga waktu yang ada benar-benar adalah untuk para paslon saling bertanya dan adu argumen satu sama lain, tetapi usul itu ditolak oleh KPU.^[8]

Debat kedua ini diikuti oleh 600 tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya debat. Jumlah itu terdiri dari 320 orang undangan KPU, 140 orang undangan kubu Jokowi, dan orang 140 undangan kubu Prabowo. Tamu undangan KPU merupakan kalangan akademisi dan profesional yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tema debat kedua. Sementara, tamu undangan kandidat adalah tim kampanye, elite parpol, hingga politisi pendukung.^[8] Debat kedua ini menampilkan 6 buah segmen, mirip dengan pada debat pertama,^[6] namun KPU tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan yang akan muncul.^[9]

Pertanyaan dalam debat ini disusun oleh 7 orang panelis. KPU sebelumnya menunjuk delapan panelis, tetapi seorang panelis yakni Pakar Hukum Lingkungan Hidup dari Universitas Airlangga Suparto Wijoyo mengundurkan diri. Tujuh panelis itu yakni Rektor ITS Joni Hermana, Rektor IPB Arif Satria, Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati, Ahli pertambangan ITB Irwandy Arif, Pakar Energi UGM Ahmad Agustiawan, Pakar Lingkungan Hidup Undip Sudharto Hadi, dan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika.^[9]

Debat kedua ini bertemakan energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Mengenai pemaparan visi-misi;

• Paslon 01, Joko Widodo ingin sebanyak-banyaknya mengurangi penggunaan energi fosil, sehingga kebakaran hutan bisa berkurang. Selain itu, ia juga memberikan bukti kerja nyata berupa Rp187 triliun dana desa untuk penggunaan perbaikan infrastruktur dalam negeri, selama 3 tahun. Ia juga mengklain telah membangun 191 ribu jalan yang bermanfaat bagi para petani, serta sebanyak 58 ribu unit irigasi.^[9] Ia juga mengutarakan seberapa besar pertanian Indonesia telah berkembang, dengan menurunkan sejumlah stok pangan impor, misalnya jagung, dimana pada tahun 2014 impor 3,5 juta jagung, diturunkan hingga 180 ribu ton jagung pada 2018.^[10]
• Paslon 02, Prabowo Subianto ingin melakukan swasembada pangan, energi, serta air. Ketersediaan pangan juga akan dijamin untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, ia juga berkata akan menurunkan tarif listrik, biaya makanan pokok, serta ketersediaan pupuk akan dijaga. Ia mengaku yakin Indonesia bisa berdikari. Menurutnya pokok permasalahan di Indonesia adalah kekayaan nasional tidak tinggal di negeri sendiri. Selain itu, ia juga menghargai segala sesuatu yang telah dilaksanakan oleh presiden petahana Joko Widodo di bidang infrastruktur.^[9][11]

Mengenai pembangunan infrastruktur:

• Paslon 01, Joko Widodo berkata bahwa ia akan secara konsisten membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur tersebut baik berupa jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara. Ia ingin agar konektivitas antarpulau, kabupaten, dan kota dapat tersambung dengan baik.^[10] Selain itu, infrastruktur yang dibangun bukan hanya di darat, tetapi juga di udara dengan hadirnya Palapa Ring untuk meningkatkan konektivitas jaringan Internet di seluruh Indonesia.^[10]
• Paslon 02, Prabowo Subianto mengkritik bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini kuranglah efisien.^[9] Ia menilai bahwa proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan selama ini tanpa feasibility study yang benar, sehingga justru akan menjadi beban negara. Ia juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur tersebut hanya akan jadi sebuah "monumen".^[10]

Mengenai Revolusi Industri 4.0:^[9]

• Paslon 01, Joko Widodo berkata bahwa kunci keberhasilan Revolusi Industri 4.0 adalah pada sumber daya manusia. Ia menekankan agar para petani bisa menggunakan market place daring untuk berjualan. Ia menggalakkan terciptanya ekosistem offline dan online untuk usaha super mikro, mikro, dan kecil.
• Paslon 02, Prabowo Subianto menanggapi berbagai dampak yang akan datang akibat Revolusi Industri 4.0, misalnya artificial intelligence. Ia mencontohkan sebuah pabrik di Jerman yang mana 15 ribu pekerjanya digantikan oleh robot. Ia menekankan ketahanan pangan di Indonesia memadai, tanpa impor dari negara lain.

Mengenai sumber energi terbarukan:^[9][10]

• Paslon 01, Joko Widodo berkata bahwa produksi kelapa sawit di Indonesia sudah cukup memadai, dan bisa digunakan sebagai biofuel.
• Paslon 02, Prabowo Subianto mengakui pemerintahan petahana Joko Widodo telah berbuat baik, tetapi dalam pemerintahannya, ia juga ingin meningkatkan produksi pangan lain sehingga tidak mengimpor dari negara lain. Ia ingin agar kelapa sawit jadi bahan bakar tambahan karena dalam waktu dekat Indonesia akan 100% mengimpor energi.

Mengenai permasalahan lingkungan:^[9][10]

• Paslon 01, Joko Widodo mengklaim sudah mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut dalam 3 tahun terakhir karena penegakan hukum yang tegas.
• Paslon 02, Prabowo Subianto akan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pengendalian lingkungan hidup dapat berjalan dengan lebih efisien.

Mengenai permasalahan bidang agraria:^[9]

• Paslon 01, Joko Widodo menjelaskan pencapaian pemerintah dalam kepemimpinannya, yaitu dengan membagikan 2,6 juta hektare lahan yang dibagikan kepada masyarakat adat, petani, hingga nelayan.
• Paslon 02, Prabowo Subianto berkata bahwa pembagian seperti itu hanya dapat bertahan untuk 1-2 generasi ke depan. Namun semakin lama, tidak ada lagi lahan yang dapat dibagikan kepada rakyat. Oleh sebab itu, ia menekankan untuk mengatasi persoalan agraria, harus berdasarkan pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.
• Selanjutnya, Paslon 01, Joko Widodo soroti kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang sangat luas di wilayah Aceh dan Kalimantan Timur.^[9][10]

Mengenai pencemaran lingkungan hidup:

• Paslon 01, Joko Widodo menindak tegas pelaku pencemaran dengan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
• Paslon 02, Prabowo Subianto juga sependapat bahwa pemerintah harus bertindak tegas terhadap para pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Pada pernyataan penutup di akhir debat, Prabowo Subianto membenarkan bahwa ia memiliki lahan seluas ratusan ribu hektare, tetapi ia menegaskan bahwa lahan itu merupakan lahak Hak Guna Usaha (HGU), dimana negara pada suatu saat bisa mengambilnya kembali.^[10]

• Menurut Akhmad Akbar, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, ada hal yang tak terbahas mengenai sumber daya alam dalam debat kedua ini, yaitu soal larangan ekspor mineral mentah. Tapi kemudian, menurutnya, pemerintah tidak konsisten dan kerap mengubah peraturan. Yang mengeluh pelaku industri karena sebagian terlanjur investasi untuk smelter.

Debat ketiga Pilpres 2019 adalah debat yang hanya diikuti oleh kedua belah Calon Wakil Presiden dari nomor urut 01 dan 02.

James Massola yang menulis untuk The Sydney Morning Herald mengkritik keputusan KPU yang memberikan pertanyaan dari moderator seminggu sebelum debat berlangsung. Massola menilai keputusan tersebut membuat debat "tidak bernyawa" dibandingkan dengan debat Pilpres 2014 yang "mengalir dengan bebas".^[12]