Sejarah Sudan Selatan

Bangsa Nilotik di Sudan Selatan, Acholi, Anyuak, Bari, Dinka, Nuer, Shilluk, Kaligi (Suku Feroghe berbahasa Arab), dan suku-suku lainnya pertama kali memasuki Sudan Selatan beberapa saat sebelum abad ke-10, bertepatan dengan jatuhnya Nubia pada Abad Pertengahan. Dari abad ke-15 hingga ke-19, migrasi suku, sebagian besar dari daerah Bahr el Ghazal, membawa Anyuak, Dinka, Nuer dan Shilluk ke tempat modern mereka di Bahr El Ghazal dan Wilayah Nil Atas, sementara Acholi dan Bari menetap di Khatulistiwa. Zande, Mundu, Avukaya, dan Baka, yang memasuki Sudan Selatan pada abad ke-16, mendirikan negara bagian Wilayah Khatulistiwa terbesar di kawasan itu. Dinka adalah yang terbesar, Nuer terbesar kedua, Zande terbesar ketiga, dan Bari kelompok etnis terbesar keempat di Sudan Selatan. Mereka ditemukan di distrik Maridi, Yambio, dan Tombura di sabuk hutan hujan tropis Khatulistiwa Barat, klien Adio dari Azande di Yei, Khatulistiwa Tengah, dan Bahr el Ghazal Barat. Pada abad ke-18 Avungara sib naik ke tampuk kekuasaan atas masyarakat Azande lainnya, sebuah dominasi yang berlanjut hingga abad ke-20.^[1]

Kebijakan Inggris yang mendukung misionaris Kristen, seperti Ordonansi Distrik Tertutup 1922 (lihat Sejarah Sudan Anglo-Mesir), dan penghalang geografis seperti rawa-rawa di sepanjang Sungai Nil Putih membatasi penyebaran Islam ke selatan, sehingga memungkinkan suku-suku selatan untuk mempertahankan sebagian besar warisan sosial dan budaya mereka, serta lembaga politik dan agama mereka. Kebijakan kolonial Inggris di Sudan memiliki sejarah panjang yang menekankan pembangunan utara Arab, dan sebagian besar mengabaikan Selatan Afrika Hitam, yang kekurangan sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Setelah pemilu independen pertama Sudan pada tahun 1958, wilayah selatan yang terus diabaikan oleh pemerintah Khartoum menyebabkan pemberontakan, pemberontakan, dan perang saudara terpanjang di benua itu. Orang-orang yang terkena dampak kekerasan termasuk Acholi, Anyuak, Baka, Balanda Bviri, Bari, Boya, Didinga, Dinka, Jiye, Kaligi, Kuku, Lotuka, Mundari, Murie, Nilotic, Nuer, Shilluk, Toposa dan Zande. Perbudakan telah menjadi institusi kehidupan Sudan sepanjang sejarah. Perdagangan budak di selatan meningkat pada abad ke-19, dan berlanjut setelah Inggris memberantas perbudakan di sebagian besar sub-Sahara Afrika. Serangan budak tahunan Sudan ke wilayah non-Muslim mengakibatkan penangkapan ribuan orang Sudan selatan yang tak terhitung jumlahnya, dan kehancuran stabilitas dan ekonomi wilayah itu. Suku Azande memiliki hubungan baik dengan tetangganya, yaitu Moru, Mundu, Pöjulu, Avukaya, Baka dan kelompok kecil di Bahr el Ghazal, karena kebijakan ekspansionis raja mereka Gbudwe, pada abad ke-18.

Pada abad ke-19, suku Azande melawan Prancis, Belgia, dan Mahdi untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Mesir Utsmaniyah, di bawah pemerintahan Khedive Ismail Pasha, pertama kali mencoba menguasai wilayah itu pada tahun 1870-an, mendirikan provinsi Khatulistiwa di bagian selatan. Gubernur pertama Mesir adalah Samuel Baker, ditugaskan pada tahun 1869, diikuti oleh Charles George Gordon pada tahun 1874, dan oleh Emin Pasha pada tahun 1878. Pemberontakan Mahdi tahun 1880-an mengguncang provinsi yang baru lahir, dan Equatoria tidak lagi ada sebagai pos terdepan Mesir pada tahun 1889. Pemukiman penting di Equatoria termasuk Lado, Gondokoro, Dufile dan Wadelai. Manuver kolonial Eropa di wilayah tersebut memuncak pada tahun 1898, ketika Insiden Fashoda terjadi di Kodok saat ini; Inggris dan Prancis hampir berperang memperebutkan wilayah tersebut. Pada tahun 1947, harapan Inggris untuk bergabung dengan Sudan Selatan dengan Uganda sementara meninggalkan Equatoria Barat sebagai bagian dari Republik Demokratik Kongo dihancurkan oleh Konferensi Rajaf untuk menyatukan Sudan Utara dan Selatan. Sudan Selatan memiliki perkiraan populasi 8 juta, tetapi, mengingat kurangnya sensus dalam beberapa dekade, perkiraan ini mungkin sangat terdistorsi. Perekonomiannya didominasi oleh pedesaan dan sangat bergantung pada pertanian subsisten. Sekitar tahun 2005, ekonomi memulai transisi dari dominasi pedesaan ini, dan daerah perkotaan di Sudan Selatan telah mengalami perkembangan yang luas. Wilayah ini telah terpengaruh secara negatif oleh dua perang saudara sejak kemerdekaan Sudan: dari tahun 1955 hingga 1972, pemerintah Sudan memerangi tentara pemberontak Anyanya (Anya-Nya adalah istilah dalam bahasa Madi yang berarti "bisa ular") selama perang Perang Saudara Sudan Pertama, diikuti oleh Tentara / Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA / M) dalam Perang Saudara Sudan Kedua selama lebih dari 20 tahun. Akibatnya, negara mengalami pengabaian yang serius, kurangnya pembangunan infrastruktur, dan kehancuran besar serta pengungsian. Lebih dari 2,5 juta orang telah terbunuh, dan jutaan lainnya telah menjadi pengungsi baik di dalam maupun di luar negeri.

Antara 9 dan 15 Januari 2011, referendum diadakan untuk menentukan apakah Sudan Selatan harus menjadi negara merdeka dan terpisah dari Sudan. 98,83% dari populasi memilih kemerdekaan. Pada 23 Januari 2011, anggota komite pengarah pemerintahan pasca-kemerdekaan mengatakan kepada wartawan bahwa setelah kemerdekaan, tanah itu akan dinamai Republik Sudan Selatan "karena sudah biasa dan nyaman". Nama lain yang telah dipertimbangkan adalah Azania, Republik Nil, Republik Kush dan bahkan Juwama, sebuah portmanteau untuk Juba, Wau dan Malakal, tiga kota besar. Sudan Selatan secara resmi merdeka dari Sudan pada 9 Juli, meskipun sengketa tertentu masih ada, termasuk pembagian pendapatan minyak, karena 75% dari semua cadangan minyak Sudan berada di Sudan Selatan. Wilayah Abyei masih tetap diperdebatkan dan referendum terpisah akan diadakan di Abyei mengenai apakah mereka ingin bergabung dengan Sudan atau Sudan Selatan. Konflik Kordofan Selatan pecah pada Juni 2011 antara Tentara Sudan dan SPLA di Pegunungan Nuba. Pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan menjadi negara merdeka ke-54 di Afrika dan sejak 14 Juli 2011, Sudan Selatan adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-193. Pada 27 Juli 2011, Sudan Selatan menjadi negara ke-54 yang bergabung dengan Uni Afrika. Pada September 2011, Google Maps mengakui Sudan Selatan sebagai negara merdeka, setelah inisiatif pemetaan crowdsourcing besar-besaran diluncurkan. Pada tahun 2011 dilaporkan bahwa Sudan Selatan berperang dengan setidaknya tujuh kelompok bersenjata di 9 dari 10 negara bagiannya, dengan puluhan ribu orang terlantar. Para pejuang menuduh pemerintah berencana untuk tetap berkuasa tanpa batas waktu, tidak secara adil mewakili dan mendukung semua kelompok suku sambil mengabaikan pembangunan di daerah pedesaan. Lord's Resistance Army (LRA) milik Joseph Kony juga beroperasi di wilayah luas yang mencakup Sudan Selatan. Peperangan antar etnis yang dalam beberapa kasus mendahului perang kemerdekaan tersebar luas. Pada bulan Desember 2011, bentrokan suku di Jonglei meningkat antara Tentara Putih Nuer dari Lou Nuer dan Murle. Tentara Putih memperingatkan akan melenyapkan Murle dan juga akan melawan Sudan Selatan dan pasukan PBB yang dikirim ke daerah sekitar Pibor. Pada Maret 2012, pasukan Sudan Selatan merebut ladang minyak Heglig di tanah yang diklaim oleh Sudan dan Sudan Selatan di provinsi Kordofan Selatan setelah konflik dengan pasukan Sudan di negara bagian Persatuan Sudan Selatan. Sudan Selatan mundur pada 20 Maret, dan Tentara Sudan memasuki Heglig dua hari kemudian.

Pada bulan Desember 2013, perebutan kekuasaan politik pecah antara Presiden Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar, karena presiden menuduh Machar dan sepuluh orang lainnya mencoba melakukan kudeta. Pertempuran pecah, memicu Perang Saudara Sudan Selatan. Pasukan Uganda dikerahkan untuk berperang bersama pasukan pemerintah Sudan Selatan melawan pemberontak. Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki penjaga perdamaian di negara itu sebagai bagian dari Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan (UNMISS). Sejumlah gencatan senjata dimediasi oleh Otoritas Antarpemerintah tentang Pembangunan (IGAD) antara Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) dan SPLM - yang bertentangan dan kemudian dipatahkan. Sebuah perjanjian perdamaian ditandatangani di Ethiopia di bawah ancaman sanksi PBB untuk kedua belah pihak pada Agustus 2015. Machar kembali ke Juba pada 2016 dan dilantik sebagai wakil presiden. Menyusul pecahnya kekerasan kedua di Juba, Machar diganti sebagai wakil presiden dan dia melarikan diri dari negara itu saat konflik meletus lagi. Pemberontak dalam pertempuran telah menjadi bagian utama dari konflik. Persaingan antara Fraksi Dinka yang dipimpin oleh Presiden dan Malong Awan juga menyebabkan pertempuran. Pada Agustus 2018, perjanjian pembagian kekuasaan lainnya mulai berlaku. Sekitar 400.000 orang diperkirakan tewas dalam perang tersebut, termasuk kekejaman terkenal seperti pembantaian Bentiu 2014. Meskipun kedua pria tersebut memiliki pendukung dari berbagai etnis di Sudan Selatan, pertempuran berikutnya bersifat komunal, dengan pemberontak menargetkan anggota kelompok etnis Dinka Kiir dan tentara pemerintah yang menyerang Nuers. Lebih dari 4 juta orang telah mengungsi, dengan sekitar 1,8 juta di antaranya mengungsi secara internal, dan sekitar 2,5 juta telah melarikan diri ke negara tetangga, terutama Uganda dan Sudan. Pada 20 Februari 2020, Salva Kiir Mayardit dan Riek Machar menyetujui kesepakatan damai, dan pada 22 Februari 2020 membentuk pemerintahan persatuan nasional.