Republik Otonom Ajaria

Ajaria telah menjadi bagian dari Kolkhis dan Iberia Kaukasia sejak zaman kuno. Wilayah ini dijajah oleh orang Yunani pada abad ke-5 SM dan setelah itu jatuh ke tangan Romawi pada abad ke-2 SM. Pada masa itu tetap menjadi bagian dari Kerajaan Lazika sebelum dimasukkan ke dalam Kerajaan Abkhazia pada abad ke-8 M, yang terakhir memimpin penyatuan monarki Georgia pada abad ke-11.

Kesultanan Ottoman menaklukkan daerah itu pada tahun 1614. Orang-orang Ajaria secara bertahap masuk Islam pada masa ini.^[5] Ottoman terpaksa menyerahkan Ajaria ke Kekaisaran Rusia yang meluas pada tahun 1878.

Setelah pendudukan sementara oleh pasukan Turki dan Inggris pada tahun 1918–1920, Ajaria menjadi bagian dari Republik Demokratik Georgia pada tahun 1920 dan diberikan status otonom di bawah konstitusi Georgia yang diadopsi pada Februari 1921 ketika Tentara Merah menyerbu Georgia.^[6] Setelah konflik militer singkat pada bulan Maret 1921, pemerintah Ankara menyerahkan wilayah itu ke Georgia berdasarkan Pasal VI Perjanjian Kars dengan syarat otonomi diberikan kepada penduduk Muslim, sementara komoditas Turki menjamin transit gratis melalui pelabuhan Batumi.^[7]

Uni Soviet mendirikan Republik Sosialis Soviet Otonom Ajaria pada tahun 1921, yang pada saat itu berada di dalam Republik Sosialis Soviet Georgia sesuai dengan klausul ini, dengan demikian Ajaria tetap menjadi bagian dari Georgia. Sampai tahun 1937, wilayah ini diberi nama Ajaristan yang berarti tanah orang Ajaria. Republik otonom adalah satu-satunya otonomi Soviet yang didasarkan pada agama daripada etnis.^[8]

Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Ajaria menjadi bagian dari Republik Georgia yang baru merdeka tetapi terbagi secara politik. Ini menghindari terseret ke dalam kekacauan dan perang saudara yang menimpa seluruh negara antara tahun 1991 dan 1993, sebagian besar karena pemerintahan otoriter pemimpin Ajaria Aslan Abashidze.

Meskipun ia berhasil menjaga ketertiban di Ajaria dan menjadikannya salah satu daerah paling makmur di negara itu, dia dituduh terlibat dalam kejahatan terorganisir, terutama penyelundupan besar-besaran untuk mendanai pemerintahannya dan memperkaya dirinya sendiri. Pemerintah pusat di Tbilisi tidak banyak bicara tentang apa yang terjadi di Ajaria selama masa kepresidenan Eduard Shevardnadze.

Ini berubah setelah Revolusi Mawar tahun 2003 ketika Shevardnadze digulingkan demi pemimpin oposisi reformis Mikheil Saakashvili, yang berjanji untuk memulihkan integritas teritorial negara dan menyatukannya kembali.^[9] Segera setelah pelantikannya sebagai presiden pada Januari 2004 Saakashvili membidik Abashidze.^[10] Pada musim semi 2004, sebuah krisis besar di Ajaria meletus ketika pemerintah pusat berusaha untuk menerapkan kembali kewenangannya di wilayah tersebut. Itu mengancam akan berkembang menjadi konfrontasi bersenjata.

Namun proses ultimatum oleh Saakashvili dan protes massa terhadap pemerintahan otoriter Abashidze, memaksa pemimpin Ajaria itu mengundurkan diri pada Mei 2004, setelah itu dia pergi ke pengasingan di Rusia. Setelah penggulingan Abashidze, undang-undang baru diperkenalkan untuk mendefinisikan kembali ketentuan otonomi Ajaria. Levan Varshalomidze menggantikan Abashidze sebagai ketua pemerintahan.^[11]

Pada Juli 2007, kursi Mahkamah Konstitusi Georgia dipindahkan dari Tbilisi ke Batumi.^[12] Setelah itu pada November 2007 Rusia mengakhiri kehadiran militernya selama dua abad di Georgia dengan menarik diri dari pangkalan militer ke-12 di Batumi.^[13] Turki memiliki pengaruh nyata di Ajaria, yang dapat dilihat dalam perekonomian kawasan^[14] dan dalam kehidupan keagamaan melalui populasi Muslim di kawasan itu.^[15][16]

 

 

Status Republik Otonom Ajaria ditentukan oleh undang-undang Georgia tentang Ajaria dan konstitusi baru wilayah tersebut, diadopsi setelah penggulingan Aslan Abashidze. Badan legislatif lokal adalah Majelis Rakyat Ajaria. Kepala pemerintahan wilayah, Dewan Menteri Ajaria dicalonkan oleh Presiden Georgia yang juga memiliki kekuasaan untuk membubarkan majelis dan pemerintah serta untuk mengesampingkan otoritas lokal dalam masalah-masalah yang bertentangan dengan konstitusi Georgia. Tornike Rizhvadze adalah kepala pemerintahan Ajaria saat ini.

Ajaria dibagi ke dalam enam unit administrasi, yang dikenal dengan sebutan munisipalitas. Berikut adalah munisipalitas di republik ini.

 

Menurut sensus 2014, populasi Ajaria adalah 333.953.^[17] Orang Ajaria (Ajar) adalah kelompok etnografis orang Georgia yang berbicara dalam kelompok dialek lokal yang secara kolektif dikenal sebagai bahasa Ajaria. Bahasa tulisannya menggunakan alfabet Georgia.

Penduduk Georgia di Ajaria secara umum dikenal sebagai "Muslim Georgia", sampai sensus Soviet tahun 1926 yang mencantumkan mereka sebagai orang Adjaria dan menghitung 71.000 di antaranya. Kemudian, mereka hanya diklasifikasikan di bawah kategori orang Georgia yang lebih luas karena tidak ada sensus resmi Soviet yang menanyakan tentang agama.

Kini, menyebut mereka "Muslim Georgia" akan menjadi keliru karena orang Ajaria hampir 55% Kristen dan hampir 40% Muslim. Etnis minoritas termasuk bangsa Laz, Rusia, Armenia, Yunani Pontic, Abkhaz, dan lain-lain.^[18]

Runtuhnya Uni Soviet dan berdirinya kembali kemerdekaan Georgia mempercepat pertumbuhan agama Kristen di wilayah tersebut, terutama di kalangan kaum muda.^[20] Namun, masih ada komunitas Muslim Sunni di Ajaria, terutama di Munisipalitas Khulo. Menurut sensus nasional Georgia tahun 2014, 54,5% penduduk republik otonom ini adalah penganut Kristen Ortodoks, khususnya jemaat Gereja Ortodoks Georgia. Sementara itu, Muslim (39,8%) merupakan agama terbesar kedua sekaligus minoritas dengan populasi signfikan.^[19] Sisanya merupakan jemaat Gereja Armenia (0,3%) dan atau memeluk agama lainnya (5,3%).^[19]

• (Inggris) Situs resmi Pemerintah Ajaria Diarsipkan 2007-06-10 di Wayback Machine.
• (Inggris) Peta Ajaria
• (Inggris) Gambar-gambar Ajaria