Pajak Pigovian

Pajak Pigovian atau Pajak Pigouvian adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif (berupa biaya sosial yang tidak dihitung dalam harga pasar).^[1] Pajak yang dikenakan bertujuan untuk memperbaiki hasil pasar yang tidak diinginkan atau tidak efisien, yang ditentukan dari besaran biaya sosial yang ditimbulkan oleh eksternalitas negatif. Adanya eksternalitas negatif membuat biaya sosial dari suatu kegiatan pasar tidak ditanggung oleh dari pihak tersebut. Dalam kasus eksternalitas negatif, hasil pasar tidak efisien dan dapat menyebabkan konsumsi produk yang berlebihan.^[2] Jenis eksternalitas negatif yang sering menjadi bahan berita adalah pencemaran lingkungan, dan kenaikan biaya perawatan kesehatan publik terkait dengan konsumsi tembakau dan minuman bersoda.^[3]

Sedangkan eksternalitas positif, yaitu manfaat yang dirasakan masyarakat berasal dari aktivitas pasar. Pihak yang menerima manfaat sebaliknya tidak membayar kepada pihak yang menimbulkan eksternalitas. Banyak para ekonom menyarankan kebijakan subsidi Pigovian terhadap pemerintah untuk membantu konsumen membayar produk yang bermanfaat secara sosial dan mendorong peningkatan produksi.^[4] Contoh penerapan subsidi Pigovian adalah subsidi untuk penyediaan vaksin penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu.^[5]

Penamaan pajak Pigovian berasal dari nama belakang ekonom Inggris Arthur Cecil Pigou (1877–1959) yang juga mengembangkan konsep eksternalitas ekonomi dan efek Pigou. William Baumol berperan dalam mengembangkan konsep pajak Pigovian dalam sejarah pemikiran ekonomi modern pada tahun 1972.^[3]

Pada 1920, ekonom Inggris Arthur C. Pigou menulis buku berjudul The Economics of Welfare.^[6] Di dalamnya, Pigou berpendapat bahwa industrialis cenderung mencari keuntungan melebihi laba marginal sesuai mekanisme pasar. Ketika kepentingan sosial marginal menyimpang dari kepentingan pribadi marginal, pengusaha tidak memiliki kemauan untuk membayar biaya sosial marginal. Sebaliknya, Pigou berpendapat, jika suatu industri menghasilkan manfaat sosial marginal, individu yang menerima manfaat tidak memiliki kemauan untuk membayar layanan itu. Pigou merujuk pada situasi ini sebagai kerugian secara sosial.^[6]

Pigou memberikan banyak penjelasan tentang kerugian sosial yang tidak dikenakan biaya berupa pajak. Misalnya, jika seorang perusahaan membangun pabrik di tengah-tengah lingkungan yang ramai, pabrik tersebut menyebabkan kerugian yang tidak disengaja dan tidak diharapkan seperti polusi, kebisingan, dan kemacetan. Dia juga menjelaskan tentang usaha yang membuat dan menjual minuman beralkohol. Pigou berpendapat, karena kriminalitas timbul akibat dari konsumsi alkohol. Dia menyarankan bahwa inilah alasan kebanyakan negara mengenakan pajak pada pembuatan dan penjualan minuman beralkohol.^[6]

Untuk menangani kelebihan produksi yang menyebabkan eksternalitas negatif, Pigou merekomendasikan pajak yang dikenakan pada produsen yang melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah. Produsen harus membayar untuk eksternalitas negatif yang dibuatnya. Ini secara efektif akan mengurangi jumlah produk yang dihasilkan sehingga mekanisme ekonomi kembali ke keseimbangan yang diharapkan pemerintah dan pihak swasta.^[6]

Diagram tersebut menjelaskan mekanisme pajak Pigovian. Pajak menggeser kurva biaya marjinal swasta yang naik bersamaan dengan jumlah eksternalitas. Jika pajak dikenai sebesar jumlah emisi yang dihasilkan dari pabrik, produsen memiliki kewajiban untuk mengurangi output ke tingkat optimal secara sosial. Jika pajak berubah tergantung tingkat persentase emisi per unit produksi, produsen akan cenderung untuk mengubah proses atau teknologi menjadi lebih bersih.^[6][7]

Pajak Pigovian adalah metode yang biasa dipakai oleh pemerintah karena memiliki biaya transaksi yang relatif rendah terkait dengan implementasi. Metode lain seperti kebijakan subsidi yang diasumsikan bahwa pemerintah memiliki pengetahuan yang lengkap tentang mekanisme pasar, tetapi pada kenyataannya sering kali dapat menyebabkan tidak efisien dalam penerapan kebijakan subsidi.^[8]

Ekonom Ronald Coase berpendapat bahwa individu dapat mencapai kesepakatan dengan hasil yang efisien tanpa perlu pihak ketiga ketika biaya transaksi rendah.^[9] Sebagai gambaran, Coase mengatakan lebih murah dan lebih sulit bagi dua tetangga yang bersebelahan untuk mencapai kesepakatan secara langsung tanpa pihak ketiga tentang aturan pagar, kebisingan, atau asap hasil pembakaran rumah tangga dibanding dua tetangga sepakat untuk mematuhi aturan pihak ketiga seperti pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di rumah tangga mereka. Tetapi bila semakin banyak pihak yang ikut campur masalah rumah tangga tersebut dapat mengakibatkan hasil yang tidak efisien.^[10]

Sebagian besar kritik terhadap pajak Pigovian terkait dengan penentuan besaran pajak dan cara penerapannya. Pigou dan Friedrich Hayek menunjukkan bahwa asumsi bahwa pemerintah dapat menentukan besaran biaya sosial marginal dari eksternalitas negatif.^[11] Tetapi mengubah besaran jumlah biaya itu menjadi nilai berupa jumlah uang merupakan salah satu kelemahan dari pajak Pigovian. William Baumol menyatakan bahwa pengukuran biaya sosial hampir tidak mungkin karena bersifat kualitatif atau abstak. Ronald Coase berpendapat bahwa semua biaya sosial bersifat timbal balik. Jadi setelah pajak ditetapkan, hasil besaran tersebut tidak boleh diubah.^[9] Hayek berpendapat bahwa faktor-faktor kebijakan politik lain dapat mempersulit pelaksanaan pajak Pigovian.^[11]

William Baumol berpendapat bahwa sangat sulit untuk mengukur biaya sosial dari eksternalitas apa pun, terutama karena banyak biaya yang bersifat psikologis dan individual.^[12] Bahkan jika pengukuran efek psikologis akibat dari eksternalitas memang ada, hampir mustahil untuk mengumpulkan data dari semua individu yang terkena dampak dan kemudian menemukan tingkat output yang optimal. Karena tidak mungkin untuk menemukan tingkat output yang optimal, tidak mungkin juga untuk menentukan tingkat pajak Pigovian yang optimal. Pada akhirnya, Baumol berpendapat bahwa solusi terbaik adalah menetapkan standar minimum pajak untuk eksternalitas negatif, dan menciptakan sistem pajak untuk mencapai standar minimum tersebut. Baumol menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki tradisi politik terkat menentukan standar nilai seperti upah minimum, sehingga solusi tersebut cukup diterima.^[13]

• Pajak karbon
• Efek Pigou

• Mankiw, N. Gregory (2001), Principles of Economics (edisi ke-2), Fort Worth: Harcourt College Publishers, hlm. 216, ISBN 978-0-03-025951-7 .
• Pigou, A.C. II, Chapter IX: Divergences Between Marginal Social Net Product and Marginal Private Net Product in The Economics of Welfare (1932)